Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan Republik Indonesia
 
 

Bahasa : IN | EN

Prasyarat Profil BKF Pengaduan
Kontak
Home Tarif APBN Ekonomi Makro Risiko Fiskal Kerjasama Int.
     
 
Cari Kajian      
Kata kunci      
KAJIAN EKONOMI
 
Naiknya Harga Minyak dan Langkah Antisipatif APBN
Penulis : Praptono Djunedi
Sumber : Dimuat di majalah Warta Anggaran Nomor 9 Tahun 2008
Di bulan Maret ini, harga minyak dunia sudah berada di atas USD 100 per barel. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, harga minyak berada pada kisaran USD 90 – 95 per barel, walaupun di awal tahun ini juga pernah mencapai angka USD 100. Selengkapnya ..
 
Masih Sepi Investasi China ke Indonesia Pasca AFTA
Penulis : Ragimun
Sumber : Badan Kebijakan Fiskal
Sudah hampir 4 tahun sejak tanggal 4 Nopember 2004 di Phnom Pen Camboja ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation atau kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN dengan China dalam bentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Kerja sama ini tentu mempunyai tujuan yang sangat ideal mengingat China sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan tertinggi di dunia sekarang ini. Dengan penduduk 1,2 milyar ditambah dengan penduduk ASEAN sekitar 500 juta maka sekitar 1,7 milyar penduduk dua kawasan ini. penduduk yang sangat besar ini tentu menjadi pasar empuk produk dan jasa ke dua belah pihak. Tujuan lainnya adalah meliberisasi perdaganagn barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif serta mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Termasuk memfasilitasi intregasi ekonomi yang lebih efektif kedua belah pihak. Selengkapnya ..
 
Efektifitas Program Konversi Minyak Tanah ke LPG
Penulis : Askolani, Agunan Samosir & Yani Farida
Sumber : BKF-Depkeu
Kebijakan subsidi seringkali menjadi polemik di masyarakat, terkait dengan bagaimana perhitungan subsidi dilaksanakan?, berapa besaran yang perlu ditetapkan?, siapa yang akan menjadi target subsidi tersebut? dan apakah subsidi akan benar-benar dinikmati oieh masyarakat yang menjadi target sasaran? Hal ini akan semakin menjadi rumit ketika subsidi diterapkan pada komoditi yang vital bagi masyarakat, seperti minyak tanah. Perbedaan harga yang tajam antara minyak tanah bersubsidi dengan tidak bersubsidi dapat menimbulkan kerawanan penyimpangan yang berupa penyelewangan distribusi, penimbunan bahkan penyelundupan. Selengkapnya ..
 
KEMANDIRIAN DAERAH SEBUAH PERSPEKTIF DENGAN METODE PATH ANALYSIS
Penulis : Joko Tri Haryanto
Sumber : Joko Tri Haryanto
Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Selengkapnya ..
 
WACANA MENGENAI ASURANSI SYARIAH
Penulis : Joko Tri Haryanto
Sumber : Joko Tri Haryanto
Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan goncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hampir sama menimpa Manulife Indonesia. Selengkapnya ..
 
Evaluasi Daya Serap Pinjaman Luar Negeri pada Proyek-Proyek yang Dibiayai IBRD di Indonesia
Penulis : Yani Farida Aryani dan Heru Subiyantoro
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006
Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui daya serap pinjaman pada sejumlah proyek yang dibiayai IBRD, (ii) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman, dan (iii) menghitung implikasi rendahnya daya serap terhadap beban pinjaman yang harus ditanggung Pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan melalui penghitungan nilai progress variance, analisis model regresi logit untuk melihat faktor yang mempengaruhi dura serap, don penghitungan commitment fee. Penelitian dilakukan terhadap 18 sampel proyek di sektor perko tan don perdesaan. Hipotesis bahwa proyek di sektor perkotaan cenderung memiliki probabilitas dura serap tinggi ternyata tidak terbukti. Risiko bahwa pinjaman di kedua sektor tersebut memiliki daya serap rendah bahkan cukup tinggi yaitu 85,46 persen. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya daya serap rendah adalah jumlah dana yang ditarik, rasio antara dana yang ditarik dan dana yang tidak ditarik, rasio persentase dana yang ditarik dari total pinjaman terhadap tahun penyerapan pinjaman, jenis pengelola proyek, sifat proyek dan cakupan wilayah proyek. Hampir semua sampel proyek yang diuji mengalami backlog dan perpanjangan masa penyelesaian proyek. Kedua hal ini memberi kontribusi besar terhadap rendahnya daya serap dan inefisiensi suatu pinjaman karena munculnya tambahan commitment fee dari yang seharusnya dibayarkan.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Konvergensi Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Antarprovinsi di Indonesia Tahun 1987-2003
Penulis : Bety Hayat Susanti
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis empiris mengenai konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral antarprovinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konvergensi sigma don beta untuk melihat kecepatan konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral don half-life of convergence. Hasil analisis statis dengan menggunakan konvergensi sigma menunjukkan bahwa konvergensi terjadi secara kuat pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan agregat. Sektor listrik, gas don air bersih, sektor bangunan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan justru mengalami divergensi. Analisis konvergensi absolut dengan menggunakan konvergensi beta menunjukkan bahwa konvergensi terjadi secara bervariasi selama periode tahun 1987-2003. Estimasi kecepatan konvergensi absolutdaiam 16 tahun terakhirberkisarantara 1,55-7,66 persen per tahun yang berimplikasi pada half-life of convergence antara 9-45 tahun. Model persamaan regresi dengan menggunakan data panel yang mengijinkan perbedaan fungsi produksi antarperekonomian menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi yaitu berkisar antara 4,98-9,92 persen per tahun, don berimplikasi pada half-life of convergence antara 7-14 tahun. Di antara sembilan sektor yang ada, kecepatan konvergensi produktivitas pada sektor pertanian adalah yang terendah, dan sektor industri don jasa mempunyai kecepatan konvergensi paling tinggi.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Evaluasi terhadap Fungsi dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Penulis : Irna Irmalina Daud
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006
Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi d1n kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa (7) KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen d1n dapat dikategorikan sebagai organisasi “Quangos' (Quasi-autonomous Non governmental organization), (2) KPPU menjalankan fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif don fungsi yudikatit (3) Sinergi don kerja sarna an tara KPPU dengan berbagai instansi terkait, terutama instansi-instansi yang menjalankan yudikatit belum berjalan dengan harmonis, dan (4) KPPU telah berupaya menegakkan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare).
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN
Penulis : Praptono Djunedi
Sumber : Praptono Djunedi
Untuk kali kedua, pemerintah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit di Jakarta, 1 – 3 November 2006 beberapa waktu lalu. Maksudnya jelas, yaitu untuk mensosialisasikan konsep Public Private Partnerships (PPP) dan mengundang minat investor swasta untuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur (seperti jalan tol, energi listrik, pelabuhan udara dan sebagainya) di Indonesia. Selengkapnya ..
 
Ancaman Stagflasi dan APBN 2006
Penulis : Praptono Djunedi
Sumber : Praptono Djunedi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, harga premium naik menjadi Rp 4.500,- per liter yang sebelumnya hanya Rp 2.400,- (naik 87,5 persen), harga solar menjadi Rp 4.300,- per liter yang semula Rp 2.100,- (naik 104,76 persen) dan harga minyak tanah menjadi Rp 2.000,- per liter yang semula Rp 700,- (naik 185,7 persen). Kenaikan harga yang berlaku sejak 1 Oktober 2005 lalu itu pada akhirnya memunculkan pendapat yang beragam Selengkapnya ..
 
Risiko Fiskal Terhadap APBN Kita
Penulis : Praptono Djunedi
Sumber : Praptono Djunedi
Sebagaimana diketahui, komposisi APBN 2007 adalah sebagai berikut : (a) Penerimaan Negara dan Hibah sebesar Rp 723 trilyun, (b) Belanja Negara sebesar Rp 763,6 trilyun, sehingga terdapat defisit yang pada gilirannya memerlukan pembiayaan bersih sebesar Rp 40,6 trilyun Selengkapnya ..
 
Dampak Surutnya Cadangan Minyak Indonesia
Penulis : Praptono Djunedi
Sumber : Praptono Djunedi
Dalam ilmu Keuangan Negara dikenal tiga jenis subsidi yaitu subsidi dalam bentuk uang, in natura dan subsidi harga. Dalam kaitannya dengan produsen dan konsumen, pemerintah menghendaki agar kebijakannya tidak merugikan produsen sekaligus juga ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Sayangnya, kebijakan subsidi ini kadang kala justru mendorong peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang yang disubsidi daripada yang seharusnya dibutuhkan sehingga terkesan konsumtif Selengkapnya ..
 
TDL, Titik Awal Efisiensi Nasional
Penulis : Praptono Djunedi
Sumber :
Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2006 lalu, pemerintah urung menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk tahun 2006 ini setelah BPK mengaudit kelayakan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Berdasarkan hasil audit BPK, besarnya BPP listrik yang direkomendasi adalah sebesar Rp 93,2 trilyun (dari yang diusulkan Rp98,1 trilyun) sehingga ada koreksi sebesar Rp 4,9 trilyun Selengkapnya ..
 
Studi Kesinambungan Fiskal lndonesia
Penulis : Bagus Santoso
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006
Krisis tahun 1997 menimbulkan tekanan fiskal yang berat bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi melambat (bahkan sempat mengalami pertumbuhan minus) dan nilai utang luar negeri naik drastis karena Pemerintah mengambil alih utang luar negeri sektor swasta yang mengalami gagal bayar. Pemerintah pun menghadapi contingent liabilities yang besar. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan fokus peran Pemerintah dari stimulus fiskal menjadi kesinambungan fiskal. Studi ini bertujuan untuk menguji kesinambungan fiskall ndonesia dengan menggunakan fungsi reaksi (reaction function) dua ukuran kesinambungan fiskal, yaitu rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Pengujian kedua ukuran terse but dilakukan dengan menggunakan metode General to Specific dan diestimasi dengan menggunakan PcGets. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia berkesinambungan (sustainable).
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Prospek Pengembangan Kecamatan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi
Penulis : Arliansyah
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas kecamatan sebagai hinterland bagi pusat pertumbuhan, mengetahui arab pengembangan kegiatan ekonomi kecamatan dan keterkaitan antarsektor perekonomian, serra menganalisis pengaruh nilai location quotient (LQ), nilai total aksesibilitas, dan belanja pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dari analisis model gravitasi diketahui bahwa sebagian besar kecamatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang lebih kuat terhadap Pusat Pertumbuhan Tembilahan dibanding pusat pertumbuhan lain. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas juga dapat dikelompokkan wilayah-wilayah hinterland bagi setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ diketahui bahwa Kecamatan Reteh memiliki sektorlsub sektor unggulan terbanyak, namun penyebaran sektor/sub sektor tidak merata antarkecamatan. Dari analisis model persamaan simultan diketahui bahwa variabel belanja pembangunan tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap semua sektor perekonomian, begitu juga dengan variabel aksesibilitas. Sementara itu, nilai LQ masing-masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecuali sektor transportasi dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM)
Penulis : Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 April 2006
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 7990-2005. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM). Sejumlah pengujian dilakukan terhadap data empat variabel tersebut menggunakan uji akar unit, uji derajat integrasi, uji kointegrasi, don uji model koreksi kesalahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006
Angka target penerimaan perpajakan yang selama ini ditetapkan dalam APBN dinilai sudah tidak memadai lagi ketika Pemerintah berupaya keras meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan. Kajian ini bertujuan melakukan penghitungan angka potensi penerimaan PPh dan income tax coverage ratio (lTCR). Kajian ini menggunakan data hasil Susenas, table lO, PDB, dan surplus usaha dari BPS. Tahapan penghitungan potensi mencakup penghitungan (i) nilai obyek pajak, (ii) tax base, don (iii) potensi PPh berdasarkan distribusi lapisan tarif. ITCR dihitung dengan membagi realisasi PPh dalam APBN dengan potensi PPh hasil penghitungan. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp331,9 triliun dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp386,8 triliun. Angka ini 55-67 persen lebih tinggi dari angka target pene-rimaan PPh yang ada dalam APBN. ITCR tahun 2006 mencapai 64,4 persen dan naik menjadi 67,7 persen pada 2007. Hal ini menunjukkan masih ada lebih dari 30 persen potensi penerimaan PPh yang dapat digali dengan cara memperluas wajib pajak melalui kerja sarna dengan instansi lain.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan
Penulis : M. Fadhil Hasan dan Deniey A. Purwanto
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006
Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-Iangkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup sejumlah aspek. Aspek pertama, reformasi atau revisi UU investasi yang ada dan pelaksanaannya. Kedua adalah perbaikan iklim investasi menyangkut perpajakan, tenaga kerja, desentralisasi dan birokrasi. Ketiga, perbaikan daya dukung investasi yaitu infrastruktur serta kebijakan industri dan perdagangan. Sejalan dengan itu penting adanya insentif fiskal dan non fiskal kepada sektor-sektor industri yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang jelas dan menggunakan beberapa kriteria yaitu penciptaan lapangan kerja, comparative advantages dari industri tersebut, nilai tambah, dan perkembangan sosial ekonomi disertai kerangka yang terukur. Berdasarkan permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi, sektor industri yang perlu mendapat insentif dan prioritas utama dari Pemerintah Indonesia adalah industri yang berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan dan mampu menyerap tenaga kerja.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
KEBIJAKAN PERTANAHAN TAHUN 1966-1998
Penulis : Fisko
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006
Penelitan ini bertujuan membahas kebijakan pertanahan tahun 19661998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Masa Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai Masa Penyimpangan Pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (/andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1966-1998 telah merubah peranan dan fungsi tanah menurut UUPA yaitu dari tanah sebagai aset untuk mencapai kemakmuran rakyat menjadi tanah hanya sebagai faktor produksi (barang ekonomi) belaka. Peranan Negara dalam bidang pertanahan pada masa itu justru dijadikan alar untuk mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Orde Baru. Rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang diarahkan untuk merevisi UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya, antara lain dengan memberikan akses yang sarna bagi setiap warga negara terhadap tanah yang juga merupakan hak dasar manusia, memberikan informasi yang luas tentang pertanahan karena sifatnya sebagai barang ekonomi yang spesifik (khas), antisipasi terhadap kecendrungan perubahan struktur perekonomian ke arah sektor sekunder dan tersier, memberikan arah yang tegas terhadap kebijakan tanah perdesaan (pertanian) dan kebijakan tanah perkotaan (non pertanian), dan internansasi semangat otonomi daerah di dalam kebijakan pertanahan.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Pengembangan Ekonomi Lokal, Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia
Penulis : Hania Rahma
Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006
Pada era desentralisasi saat ini, tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tajam. Kedua isu kritis yaitu krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai salah satu instrumen pembangunan karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai PEL menjadi sangat relevan dan menarik.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
BUMN INCORPORATED SEBUAH WACANA MENUJU INDONESIA BARU
Penulis : Joko Tri Haryanto
Sumber : Joko Tri Haryanto
Salah satu contoh masalah kusut di negeri ini adalah masalah yang menimpa lembaga usaha plat merah bernama BUMN. Banyak pihak yang selama ini menilai bahwasanya BUMN Indonesia identik dengan korupsi, inefisiensi, manipulasi dan hanya sekedar dijadikan sapi perahan pemerintah yang berkuasa. BUMN yang menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah yang seharusnya mengupayakan kesejahteraan masyarakat justru hanya mengupayakan kesenangan perut oknum birokrat. Selengkapnya ..
 
Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah
Penulis : Joko Tri Haryanto
Sumber : Joko Tri Haryanto
Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan jauh panggang daripada api. Bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantunagn terhadap pusat yang semakin besar. Selengkapnya ..
 
Revitalisasi Organisasi Pengelola Kekayaan Negara Webagai Wujud Good Governance Manajemen Keuangan Negara
Penulis : Machfud Sidik
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006
Jumlah, nilai (value), dan potensi kekayaan/aset negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat diwujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan / aset negara.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan menggunakan Pendekatan granger Causality dan Vector Autoregression
Penulis : Luky Alfirman dan Edy Sutriono
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006
Penelitian ini berusaha mengetahui adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia periode 1970-2003. Metode yang dipakai adalah Granger Causality dan Vector Autoregression (V AR) dengan memperlakukan kedua variabel sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menyebutkan terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan produk domestik bruto. Pengeluaran rutin tidak signiBkan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliJd hubungan kausalitas positif dan signiiikan terhadap produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Labor Force of Manied Women: A Decision Among Three Labor Status Alternatives
Penulis : Astrid Rengganis Savitri
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006
This paper investigates the decision of married women regarding three labor status alternatives: not working, part-time working, and full-time working. Wage rates, as one of the crucial determinants in this model, are estimated using the Heckman's procedure for the selection bias problem. Estimates of a structural ordered probit model of labor force participation model provide evidence to support the prediction that part-time working is a favorable choice for married women with young children. It is also confirmed that married women regard the decision to engage in part-time employment different from the decision to work as a full-time worker.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Pengujian Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Lemah pada Pasar Modal di Indonesia: Sebuah Catatan Empiris
Penulis : Moudy Hermawan dan Heru Subiyantoro
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006
Studi mengenai hipotesis pasar efisien bentuk lemah ( Weak Form Efficient Market Hypothesis / WFEMH) merupakan obyek penelitian yang cukup banyak dilakukan oleh para peneliti dibidang keuangan. Penelitian ini telah meluas cakupannya mulai dari pasar modal negara maju yang sampai dengan Negara berkembang oleh peneliti dari berbagai negara.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Analysis of Current Account Deficits and Fiscal Deficits in Indonesia: A VAR Approach
Penulis : Ferry Ardiyanto
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006
The empirical results show that Current account deficits to cause fiscal deficits but not vice versa. This supports the hypothesis that it is highly likely for developing countries to show high correspondence between those deficits. Moreover, this study identifies several macroeconomic mediating variables i.e. interest rate, exchange rates, and Gross Domestic Products that might be influencing both Current accounts and fiscal deficits. To be more specific, empirical results indicate that movements in the interest rate variable jointly causing both deficits.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur
Penulis : Suryadi
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006
Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, disadari pentingnya mengkaji variabel-variabel yang mempengamhi kineIja penerimaan pajak, terutama variabel kesadaran, pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Sustainabilitas Fiskal Indonesia dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya
Penulis : Umi Hanni
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006
Krisis ekonomi telah membuat Pemeriintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali Iipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan laisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru. Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) alan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser peunasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainabiIity.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Indonesian Tax Reform: An Analysis of Tax Potential
Penulis : Yogi Rahmayanti
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006
The increasing demand for public goods and services due to economic growth has exposed the Indonesian budget to the problem of fiscal sustainability. To deal with the problem, an effective tax revenue collection system is the only viable option given the current budget situation where increasing government expenditure demands for fiscal independence. To be able to increase tax revenue, an analysis of real tax potential is critical. This study addresses the issue of the gap between the potential tax revenue and actual collection. We place emphasis on three taxes, namely Personal Income Tax, Corporate Income Tax and Value Added Tax, as they have been major contributors to Indonesian tax revenue. A large gap is found, leaving a wide room for improvement by narrowing it down through tax reforms. By assessing tax variables (i.e. tax rates, tax base and collection system), the study further discovers that instituting reforms to improve the collection system is more desirable than adjusting the rates or bases. Moreover, the policy should be aimed at improving the implementation of rules and regulations, modernizing the administration system, and advancing the quality of human resources. Some reforms measures have actually been initiated, such as the establishment of Large Taxpayer Office as a model of future tax office. These efforts however, can only be successful if the government, particularly represented by the officials of tax authority is committed to pursuing them.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Daya Serap Pinjaman LN-IBRD Studi Kasus: Sektor Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
Penulis : Yani Farida Aryani dan Heru Subiyantoro
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006
Pinjaman Luar Negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan yang cukup penting untuk membantu mengatasi permasalahan terbatasnya ketersediaan dana. Pemerintah Indonesia mengharapkan keberadaan pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat besar dalam menyediakan investasi serta menutup defisit anggaran sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang akhirnya mampu membantu melaksanakan pembangunan yang tela diprogramkan.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk
Penulis : Dr. Salip, MSc, Akt. dan Tendy Wato, SE
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pcyak. Melalui pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement), diteliti apakah penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nominal penerimaan Pajak Penghasilan Badan, rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan, periode 2 (dua) tahun sebelum pemeriksaan, periode tahun pemeriksaan, dan periode 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Fiscal Decentralization In Indonesia: Current Status and Future Challenges
Penulis : Maman Suhendra and Hidayat Amir
Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006
Using 214 out of 440 data set in 2004, it is found that most of local governments in Indonesia showed poor performance in generating local own revenues. The methods used here are the Quadrant and Index Methods. Some reasons can explain this poor situation. Beside the weak local taxation power, the dominant role of central government in revenue-generating has led to the poor performance. Furthermore, the Indonesian decentralization is in process toward the more ideal form. Nonetheless, it is widely-known that the "big-bang" decentralization approach has changed Indonesia as one of the most centralized countries into one of the more decentralized ones without any significant interruption.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Endogenitas dari Indikator Optimum Currency Area: Studi Empiris di Negara ASEAN
Penulis : Telisa Aulia Falianty
Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006
Pembentukan suatu currency union adalah tahap terakhir dari langkah kebijakan menuju integrasi regional. Currency union biasa didefinisikan sebagai suatu area di mana mata uang tunggal beredar. Perdebatan mengenai adopsi dari common currency oleh negara-negara anggota ASEAN mulai bermunculan terulama sejak tlerjadinya krisis Asia 1997 dan setelah Euro menjadi kenyataan pada awal tahun 1999 dan tetap bertahan dengan baik sampai sekarang. Keinginan untuk membenluk currency union di Asia Timur dan ASEAN juga dipicu oleh semakin meningkatnya integrasi dalam perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFT A). Selengkapnya ..
 
Analisis Stabilitas dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga di Indonesia: Sebuab Pengujian Ekonometrik Pada Data Time Series Tahun 1971:1- 2002:4
Penulis : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Mohammad Soleh Nurzaman, S.E
Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006
Dalam sistem moneter yang berbasis syariah. target-target kebijakan moneter yang berhasil adalah yang dipusatkan kearah tercapainya stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan salah satu indikator berupa kestabilan pergerakan agregat moneter yang hanya berfungsi sebagai alat transaksi, dan juga dalam kegunaannya sebagai instrumen kebijakan moneter.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi
Penulis : Robert A. Simanjuntak
Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006
Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Evaluasi Lima Tabun Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Penulis : Susiyati B. Hirawan, Ph.D
Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006
Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima tahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan cukup drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan. Dari sisi keuangan daerah, aliran dona perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD, khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dampak desentralisasi fiskal telah memperburuk iklim investasi dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distortif terhadap perekonomian.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Hubungan Dinamis Real Interest Rate Differential, Nilai Tukar Riil & Cadangan Devisa di Indonesia: 1995-2005
Penulis : Albert Hasudungan
Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006
Tulisan ini dimaksudkan untuk mene/iti hubungan dinamis antara perbedaan tingkat suku bunga riil, nilai tukar riil dan cadangan devisa dalam jangka pendek dan jika ada hubungannya da/am jangka panjang. Sampel penelitian dalam tulisan ini ada/ah negara Indonesia dengan sistem perekonomian terbuka pada rentang waktu 1995-2005. Dasar pemikiran dan hasil estimasi juga dibahas secara komprehensif pada tu/isan ini. Pene/itian menunjukkan adanya hubungan jangka pendek clan jangka panjang antara variabel yang diteliti.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Analisis Dampak Kebijakan Tarif Angkutan Jalan Raya Terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan DKI Jakarta: Sebuah Model Komputasi Keseimbangan Umum
Penulis : Dewi Anggraeni , Djamester Simarmata dan Djoni Hartono
Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006
Sebagai kola metropolitan. ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis. seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta. Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tariff angkutan. Mulai I Maret 2005. pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, don sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tariff angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tariff sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur. DKI Jakarta No 412 tahun 2005.
(hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya ..
 
Perkembangan Peranan Pasar Derivatif Membantu Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan Indonesia
Penulis : Hinsa P. Siahaan
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter Volume 9 Nomor 3,Desember 2006
Pasar derivatif di negara-negara maju terus menerus dikembangkan karena bermanfaat di dalam peningkatan efisensi dan transparansi pasar keuangan. Negara-negara maju menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya pasar keuangan yang efisen dengan ukuran bahwa pasar transparan dan biaya transaksinya tidak mahal sangat berguna mengurangi ketidakpastian, dan karena itu mengurangi risiko keuangan sehingga cost of capital yang ditanggung dunia usaha akan lebih ekonomis, yang pada akhirnya akan mendorong capital inflow yang sangat berguna di dalam mendorong sektor real. Selengkapnya ..
 
MODEL IMPLIED FORWARD RATE OF INTEREST UNTUK KEPUTUSAN INVESTASI
Penulis : Hinsa P. Siahaan
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan
Para investor yang mempunyai kelebihan uang atau memiliki uang menganggur, dapat menginvestasikannya di pasar uang. Dia tentunya akan memilih jangka waktu dan tingkat bunga atau tingkat diskonto yang paling menguntungkan bagi dirinya. Pada sisi lain pihak-pihak yang memerlukan likuiditas seperti konglomerat atau lembaga-lembaga keuangan juga dapat memilih menawarkan sekuritas jangka pendek, seperti Commercial paper, sebagai sumber dana untuk memenuhi likuiditasnya. Selengkapnya ..
 
RUWETNYA URUSAN TAX RATIO
Penulis : Gunawan Setiyaji
Sumber :
Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2008 seperti biasanya mengundang berbagai komentar dan kritik tajam kepada Pemerintah. Tampaknya, terlebih lagi di era reformasi ini, siapapun yang menjadi Presiden selalu menjadi alamat tuduhan bahwa penyusunan anggaran sarat dengan kepentingan politik yaitu sebagai alat meraih simpati publik kepada partai penguasa. Selengkapnya ..
 
Penilaian Kinerja Investasi Dengan Menggunakan Sharpe’s Performance Index Dan Treynor’s Performance Index
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Hinsa Siahaan
Tiga bisnis utama perusahaan efek (investment banking companies) adalah sebagai penjamin emisi (underwriter), sebagai wakil pedagang perantara efek (broker dealer) dan sebagai pengelola investasi (investment management). Tulisan ini difokuskan pada pembahasan salah satu bisnis utama perusahaan efek sebagai manajer investasi (investment companies) atau sebagai pengelola reksadana. Pokok bahasan adalah menyangkut penilaian kinerja investasi pada reksadana yang dapat dilakukan dengan SPI (Sharpe’s Performance Index) dan TPI (Treynor’s performance index). Latar belakang tulisan ini adalah adanya kejadian yang menghebohkan dalam industri reksadana Indonesia 2005 berupa reksadana bodong dari Bank Global yang membuat bank ini ditutup, dan anjloknya nilai aktiva bersih (NAB) reksadana-reksadana fixed income yang merosot menukik turun hingga tinggal separuh dari nilai semula (sebelum pemerintah menaikkan tingkat suku bunga baru-baru ini, dalam rangka memperkuat kurs rupiah terhadap US dollar). Melalui tulisan ini secara khusus diharapkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (pengambil keputusan) dapat mempelajari cara menilai kinerja reksadana individual untuk tujuan berinvestasi, dan secara umum dapat menilai kondisi industri reksadana Indonesia sekarang ini dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Selengkapnya ..
 
Analisa Risiko Dan Pengembalian Satu Saham Dan Analisa Portofolio Dua Saham
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Hinsa Siahaan
Tulisan ini membahas tentang pekerjaan manajer portofolio atau pekerjaan manajer investasi yang dikontrak untuk mengelola reksadana. Setelah selesai mempelajari tulisan ini, pembaca diharapkan dapat melakukan secara professional apa yang lazim dilakukan manajer investasi, memilih sekuritas, membentuk portofolio, merevisi atau mengevaluasi portofolio secara periodik, untuk kemudian membentuk kembali portofolio agar tercapai portofolio yang optimal, dimana terdapat keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian. Tulisan ini juga membahas tentang falsafah investasi. Selengkapnya ..
 
Penilaian Kinerja Investasi Dengan Menggunakan Sharpe’s Performance Index Dan Treynor’s Performance Index
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber :
Tiga bisnis utama perusahaan efek (investment banking companies) adalah sebagai penjamin emisi (underwriter), sebagai wakil pedagang perantara efek (broker dealer) dan sebagai pengelola investasi (investment management). Tulisan ini difokuskan pada pembahasan salah satu bisnis utama perusahaan efek sebagai manajer investasi (investment companies) atau sebagai pengelola reksadana. Pokok bahasan adalah menyangkut penilaian kinerja investasi pada reksadana yang dapat dilakukan dengan SPI (Sharpe’s Performance Index) dan TPI (Treynor’s performance index). Latar belakang tulisan ini adalah adanya kejadian yang menghebohkan dalam industri reksadana Indonesia 2005 berupa reksadana bodong dari Bank Global yang membuat bank ini ditutup, dan anjloknya nilai aktiva bersih (NAB) reksadana-reksadana fixed income yang merosot menukik turun hingga tinggal separuh dari nilai semula (sebelum pemerintah menaikkan tingkat suku bunga baru-baru ini, dalam rangka memperkuat kurs rupiah terhadap US dollar). Melalui tulisan ini secara khusus diharapkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (pengambil keputusan) dapat mempelajari cara menilai kinerja reksadana individual untuk tujuan berinvestasi, dan secara umum dapat menilai kondisi industri reksadana Indonesia sekarang ini dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Selengkapnya ..
 
Measurement On First-Moment Exchange Rate Exposure And Second-Moment Sector Index Exposure (Evidences From Jakarta Stock Exchange)
Penulis : Wista Amalia Narulita & Mahartha Titi
Sumber : Majalah Usahawan, Edisi Juni 2006
Tulisan ini mempelajari tingkat pentingnya momen-pertama eksposure nilai tukar dan momen-kedua eksposure indeks sektoral terhadap 9 return indeks sektoral di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Model GARCH (1.1) digunakan untuk mengukur momen-kedua eksposure indeks sektoral (yaitu variance) yang mempengaruhi return indeks sektoral. Selengkapnya ..
 
EVALUASI PELAKSANAAN UU NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Penulis : PUSAT PENGKAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN, BAPEKKI
Sumber :
Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan RI, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (UU No. 25 Tahun 1999 Pasal 1). Selengkapnya ..
 
Analisis Kelayakan Penggabungan Usaha PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo II (Persero)
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005
Dalam rangka memperkuat kinerja BUMN, Pemerintah mencoba melakukan privatisasi dalam berbagai bentuk, antara lain: penjualan saham seluruhnya atau sebagian, penggabungan (merger) dan lain-lainnya. Salah satu privatisasi yang ingin dilakukan Pemerintah adalah penggabungan usaha Pelindo I dan Pelindo II menjadi Pelindo Kawasan Barat. Selengkapnya ..
 
Analisis Langkah dan Strategi Program Reformasi Kepabeanan: Implementasi Fungsi Trade Facilitator dan Industrial Assistance
Penulis : Ivan Yulianto
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor, 4 Desember 2005
Dengan bergulirnya semangat reformasi dan semakin luasnya dinamika yang terjadi di masyarakat, semakin berkembang tuntutan terhadap perbaikan kinerja intitusi publik. Masyarakat semakin kritis dan tidak lagi bersedia menerima beban birokrasi yang tidak relevan, menuntut adanya transparansi serta menghendaki aparat yang berintegritas tinggi. Selengkapnya ..
 
Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah
Penulis : Suparman Zen Kemu
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak baik pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai negara yang perkembangan industrinya cukup tinggi dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri (semi industrialized country). Selengkapnya ..
 
Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM
Penulis : Rudi Handoko dan Pandu Patriadi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005
This paper is about Indonesia non-fuel subsidy policy. Non-fuel subsidies include electricity, rice for the poor, fertilizer, public service obligation for state-owned enterprises, interest rate, and seeds. The purpose of this paper is to identify factors that influence the amount of the subsidy, measure the burden of the subsidy in the state budget in nominal and in ratio against Gross Domestic Product, identify the weakness and the strength of each the subsidy, determine if the subsidy policy is in the right purpose, and determine if the policy can be continued or dismissed in the future. Selengkapnya ..
 
Pertumbuhan Ekonomi 2006 : Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas
Penulis : Sigit Setiawan dan Rudi Handoko
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005
Setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah menetapkan berbagai target makro ekonomi yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan perhitungan estimasi pertumbuhan ekonomi, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan, seperti model struktural (salah satunya adalah MODFI), model ekonometrik statistik (peramalan regresi), dan model time-series. Selengkapnya ..
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah
Penulis : Tri Wibowo dan Hidayat Amir
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005
Salah satu indikator makro penting dalam penyusunan APBN adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$. Asumsi besaran nilai tukar rupiah terhadap US$ sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Mengingat pentingnya asumsi nilai tukar rupiah sebagai indikator makro dalam penyusunan APBN, diperlukan indentifikasi variabel-variabel terkait yang berpengaruh serta model yang tepat untuk memprakirakan besarnya nilai tukar rupiah yang mendekati kenyataan. Selengkapnya ..
 
Kajian Terhadap PMK Nomor: 54/PMK.02/2005 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2006
Penulis : Abdul Aziz
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam sistem keuangan negara, diantaranya adalah perubahan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan proses ini dapat dilihat dalam PMK Nomor: 571/PMK.06/2004 dan PMK Nomor: 54/PMK.02/2005 dimana keduanya mengatur peran dan wewenang dari instansi-instansi yang terkait dalam proses ini serta mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya menghasilkan dokumen anggaran yaitu Dokumen RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selengkapnya ..
 
Kajian Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Mendorong Investasi Di Sektor Ketenagalistrikan
Penulis : Bapekki dan PT.PLN
Sumber : Laporan Akhir Penelitian Bapekki dan PT.PLN Th.2005
Energi listrik merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan bagi jalannya roda perekonomian, baik bagi sektor rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perusahaan untuk kegiatan produksi dan investasi, maupun bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keperluan tersebut meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, karena banyaknya kegiatan produksi dan penggunaan sarana kehidupan berteknologi tinggi yang menggunakan listrik. Selengkapnya ..
 
Kajian Dampak Perubahan Trend Penggunaan Listrik pada Sektor Industri
Penulis : Bapekki dan PT.PLN
Sumber : Laporan Akhir Penelitian Bapekki dan PT.PLN Th.2005
Rasionalisasi tarif listrik dapat didefinisikan secara luas sebagai rancangan dan implementasi dari rezim penetapan tarif eceran dan mekanisme transfer keuangan lainnya untuk menyeimbangkan kelayakan keuangan para pemasok listrik dan kesejahteraan konsumen Selengkapnya ..
 
Kajian Mengenai Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik
Penulis : Bapekki dan PT.PLN
Sumber : Laporan Akhir Penelitian Bapekki dan PT.PLN Th. 2005
Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah. Selengkapnya ..
 
Pola Pembangunan Ekonomi Dengan Pinjaman Luar Negeri (Pendekatan Metode Granger Test) : Mengapa Pinjaman Membengkak, Dan Bagaimana Mengelolanya ? (Pelajaran Dari Kasus Indonesia : Pra Krisis Ekonomi 1970-1997)
Penulis : Makhlani
Sumber : n.a.
Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam pembangunan negara-negara berkembang selama ini telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat (pro dan kontra). Pro dan kontra terhadap PLN terjadi baik di negara-negara kreditur (pemberi pinjaman) maupun negara-negara debitur (penerima pinjaman). Sekelompok penelitian menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara PLN dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian lain menyatakan ada pengaruh positif PLN atas pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang melakukan kebijakan penyesuaian. Penelitian yang dapat mengakhiri perdebatan ini menemukan bahwa hubungan antara PLN dan pertumbuhan ekonomi adalah spesifik suatu negara (country specific). Selengkapnya ..
 
Impact Of Agriculture Trade And Subsidy Policy On The Macroeconomy, Distribution, And Environment In Indonesia: A Strategy For Future Industrial Development
Penulis : Anggito Abimanyu
Sumber : The Developing Economies, XXXVIII-4 (December 2000): 547–71
The crisis in Asia has entered its third year. While neighboring East Asian economies such as the Republic of Korea and Thailand are showing signs of significant economic recovery, the prospects for the Indonesian economy in the short term remain the subject of conjecture and ontroversy, despite the major economic reform undertaken by the government with the help of multilateral agencies such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and Asian Development Bank (ADB). Selengkapnya ..
 
Studi Manajemen Utang Luar Negeri Dan Dalam Negeri Pemerintah Dan Assessment Terhadap Optimal Borrowing (BAF& FE UGM)
Penulis : BAF & FE UGM
Sumber : Laporan akhir Penelitian Kerjasama BAF dengan FE UGM Th.2004
Krisis ekonomi membawa ekonomi Indonesia pada ekonomi stagflasi (ekonomi riil yang macet dan hiper-inflasi) dan menyebabkan Pemerintah Indonesia terjerat dalam utang yang sangat besar. Utang pemerintah meningkat dengan sangat tajam dari US$ 55,3 miliar sebelum krisis menjadi US$ 134 miliar (83 persen PDB) di awal tahun 2000. Kondisi utang yang parah tersebut disebabkan karena tiga kebijakan utama yang dilakukan pada waktu itu, yaitu BLBI, Kebijakan Penjaminan Bank, dan Kebijakan Rekapitulasi Perbankan. Selengkapnya ..
 
Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian
Penulis : Makmun dan Akhmad Yasin
Sumber : Kajian dan Ekonomi Keuangan, Vol. 7, No. 3 Sept. 2003
Sektor pertanian ternyata mampu bertahan pada masa krisis, namun demikian dalam perkembangannya menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDB pada masa sebelum krisis. Keadaan ini merupakan salah satu ciri transformasi srtuktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun. Investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian diharapkan mampu mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi secara umum Selengkapnya ..
 
Manajemen Kredit Syari’ah Bank Muamalat
Penulis : Chairuddn Syah Nasution
Sumber : Kajian dan Ekonomi Keuangan, Vol. 7, No.3 Sept. 2003
Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah. Selengkapnya ..
 
Studi Banding Kebijakan Privatisasi BUMN di Beberapa Negara
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4, Desember 2003
Dalam periode tahun 1950 hingga 1970-an, pemerintah di banyak negara mengambil bagian aktif dalam perekonomian dan BUMN (SOEs = State Owned Enterprises) banyak berperan sebagai alat dalam melaksanakan program pemerintah. Kehadiran negara dalam kegiatan ekonomi dan bisnis diberi pembenaran argumentasi untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) serta untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sejak awal 1980-an dimulai dengan terjadinya krisis keuangan dan ekonomi dunia, membuat pemikiran baru muncul tentang perlunya kebijakan privatisasi BUMN sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya ..
 
Analisis Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Di Indonesia
Penulis : Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4, Desember 2003
Analisis mengenai perbandingan tingkat efisiensi pada industri perbankan yang dilakukan dengan melakukan pengujian empiris terhadap tingkat efisiensi antara bank pemerintah, bank swasta nasional dan swasta asing serta bank publik menunjukkan bahwa bank publik mempunyai tingkat efisiensi di atas rata-rata seluruh bank, sedangkan tingkat efisiensi bank pemerintah dan bank swasta nasional secara keseluruhan berada di bawah rata-rata seluruh bank, (Ventje, 1993). Selengkapnya ..
 
Kajian Tentang Penjualan Warrant Sebagai Call Option dan Penjualan Saham Terbatas dari Sudut Pandang Emiten dan Investor
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4, Desember 2003
Sepanjang tahun 2003 jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO atau Initial Public Offering) adalah sebanyak 9 perusahaan sementara yang menawarkan saham terbatas atau rights issue (menawarkan hak membeli efek terlebih dahulu) adalah sebanyak 11 perusahaan. Total nilai penawaran umum perdana saham sepanjang tahun 2003 adalah Rp7,8 triliun sementara nilai penawaran hak membeli efek terdahulu (rights) adalah kurang lebih Rp2,5 triliun. Selengkapnya ..
 
Analisis Pola Konsumsi Rokok Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, dan Sigaret Putih Mesin
Penulis : Cornelius Tjahjaprijadi dan Walujo Djoko Indarto
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No.4, Desember 2003
Penetapan tarif cukai dan harga jual eceran berdampak kepada harga rokok yang diterima oleh konsumen. Konsumsi rokok sigaret kretek mesin (SKM) dipengaruhi oleh harga rokok SKM, namun tidak terpengaruh oleh harga rokok sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret putih mesin (SPM). Konsumsi rokok SKM juga tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Selengkapnya ..
 
Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000
Penulis : Chairuddn Syah Nasution
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003
Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Salah satu sumber utama penerimaan pajak adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) yang kontribusinya bisa mencapai 49% lebih dari total penerimaan pajak. Selengkapnya ..
 
Model Alternatif Forecasting Deviden BUMN
Penulis : Almizan Ulfa dan Akhmad Yasin
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2000 cenderung menurun, baik secara absolut maupun relatif sebagai porsi dari produk domestik bruto (PDB). Sebaliknya, peran deviden BUMN sebagai unsur PNBP memperlihatkan tendensi yang menaik secara tajam. Untuk itu, makalah ini mencoba mengembangkan model alternatif forecasting deviden BUMN yang diterima pemerintah, sesuai dengan kaidah-kaidah standar statistik. Model alternatif forecasting ini diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan RAPBN untuk tahun 2005 dan seterusnya. Selengkapnya ..
 
Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya
Penulis : Makmun
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003
Dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan diperlukan adanya penanganan secara sungguh-sungguh. Seiring dengan dinamika masyarakat pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan melalui pola pembangunan partisipasi, yaitu menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai subyek atau aktor pembangunan. Beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan adalah: a) pemahaman atau visi-misi yang sama terhadap konsep penduduk miskin, b) langkah pemecahan, yaitu ditempuh dengan pemberdayaan masyarakat, c) peran pelaku penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat yang sudah mampu hanya menjadi fasilitator (pendamping), d) perlu adanya koordinasi yang baik, e) adanya kelembagaan yang berfungsi sebagai penyaluran (delivering), penerima (receiving), pendampingan (fasilitator), pelestarian (berkelanjutan), dan f) perlunya monitoring dan evaluasi. Selengkapnya ..
 
Potret Industri Rokok di Indonesia
Penulis : Tri wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003
Industri rokok di Indonesia mengalami pasang surut, tahun 1998 yang merupakan awal masa krisis, industri rokok malah mencapai puncak produksinya. Selama masa krisis, tenaga kerja industri rokok terus mengalami peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas pekerja industri rokok. Walaupun demikian, produktivitas tenaga kerja industri rokok selama masa krisis tidak berbeda apabila dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sebelum masa krisis. Selengkapnya ..
 
Analisis Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 1, Maret 2003
Kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi BUMN-BUMN yang belum dan tidak sehat menjadi suatu pilihan agar BUMN tersebut dapat bersaing di dalam negeri dan di luar negeri. Salah satu restrukturisasi yang dilakukan adalah melakukan merger empat bank pemerintah menjadi satu bank yaitu Bank Mandiri. Harapan pemerintah dengan adanya merger tersebut adalah Bank Mandiri dapat beroperasi sebagai intermediary financial yang mendukung kegiatan sektor riil di Indonesia. Selengkapnya ..
 
Studi Peningkatan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2002
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan,Vol. 7, No. 1, Maret 2003
Pelaksanaan otonomi daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2003, pada satu sisi telah meningkatkan penerimaan daerah kabupaten dan kota. Namun pada sisi lain yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang serta pemeliharaan rutin telah mengalami kenaikan rata-rata mencapai lebih dari 60 persen bahkan sampai 80 persen. Sementara itu dana pembangunan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung (9 kab/kota) rata-rata 24,3 persen dari total pendapatan APBD. Selengkapnya ..
 
Analisa Saham Dengan Menggunakan Gordon Model
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No.1, Maret 2003
Secara generik penilaian perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung nilai sekarang arus kas sebelum dikurangkan pajak dan bunga. Dan penilaian saham perusahaan juga dilakukan dengan mengkalkulasi nilai sekarang arus kas yang dihasilkan saham dari dividen dan capital gain di masa yang akan datang. Inti tulisan ini adalah menggunakan analisa fundamental didalam penilaian saham perusahaan. Untuk itu tulisan ini diawali dengan uraian tentang konsep atau kerangka teori yang dianggap relevan didalam penilaian surat berharga berpenghasilan tetap (fixed income securities), dan penilaian sekuritas berpenghasilan tidak pasti (equity securities). Selengkapnya ..
 
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002
Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat, dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber untuk memperoleh hutang jangka panjang dari luar negeri dan sumber hutang dalam negeri non pemerintah. Selengkapnya ..
 
Performance Of Indonesia’s Key Non-Oil Export During The Crisis: Value vs Quantity Movement
Penulis : Abdurohman, SE., M.Sc. dan Rahadian Zuladin, SE.
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002
Selama periode krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997, nilai ekspor non migas Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 7,47 persen pada tahun 1998 dan 4,44 persen pada tahun 1999, padahal pada periode yang sama Rupiah terdepresiasi hampir 300 persen terhadap US$. Empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia adalah kegagalan sistim perbankan menjalankan fungsi intermediasi sehingga tidak mendukung kegiatan eksportir, melemahnya pasar regional, tingginya komponen impor dari produk ekspor Indonesia, dan ketidakstabilan sosial dan politik dalam negeri Indonesia. Namun demikian volume ekspor non migas Indonesia justru meningkat selama periode tersebut. Selengkapnya ..
 
Analisa Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian
Penulis : Drs. Romulus Manurung, MSc
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002
Kebijakan pemerintah memperluas obyek PPN atas barang hasil pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 secara positif telah meningkatkan penerimaan PPN sektor pertanian. Hal tersebut telihat dari kenaikan yang terjadi pada penerimaan PPN sektor pertanian tahun pajak 2001 sebesar 70,63% jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penerimaan PPN sektor pertanian pada tahun 2000 sebesar 20,42%. Selengkapnya ..
 
Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN
Penulis : Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002
Kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah. Privatisasi dipandang sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dalam tujuan diantas, melainkan untuk menutup defisit APBN. Selengkapnya ..
 
Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonom
Penulis : Drs. Bachrul Elmi, MM dan Ir. Syahrir Ika, MM
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1, Maret 2002
berada pada peluang yang cukup besar, tetapi dibatasi juga oleh kendala-kendala yang tidak kecil. Keterbatasan dana pembangunan berhadapan dengan kebutuhan yang besar ternyata telah menimbulkan fiscal gap yang besar pula. Mengandalkan PAD dan DAU ternyata sangat terbatas, di sisi lain menekan PAD bias berdampak buruk jangka panjang. Oleh karena itu, ada pemikiran apakah utang bisa membantu pemda keluar dari kesulitan anggaran. Selengkapnya ..
 
Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)
Penulis : Ir. Brahmantio Isdijoso, MS dan Ir. Tri Wibowo, MM
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1,Maret 2002
Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal perlu digaris bawahi bahwa UU tersebut tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat (khususnya, dibidang pendidikan dan kesehatan), sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang dialokasikan ke daerah oleh pemerintah pusat mengikuti pelimpahan kewenangan. Jadi penerapan prinsip ‘uang mengikuti pendelegasian tugas’ (money follow function) sebagaimana umumnya dijalankan dalam desentralisasi tidak nampak dengan jelas. Selengkapnya ..
 
Model Privatisasi BUMN Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia
Penulis : Purwoko, SE, MBA
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1, Maret 2002
Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sementara sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Sementara proses privatisasi itu sendiri berjalan tersendat, yang berakibat, antara lain, tidak dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN 2001. Selengkapnya ..
 
Efisiensi Kinerja Asuransi Pemerintah
Penulis : Makmun, SE, MM
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan,Vol. 6, No. 1, Maret 2002
Dilihat dari penjualan dan aktiva perusahaan, kinerja BUMN bidang asuransi dalam periode 1997-2001 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Namun apabila dilihat dari sisi ROA dan ROE kinerja asuransi pemerintah menunjukkan adanya penurunan. Penurunan ROA ini disamping disebabkan adanya peningkatan asset (sebagai dampak meningkatnya utang perusahaan), tingkat perolehan keuntungan bersih juga menurun drastis. Sementara itu ROE juga mengalami penurunan, namun tidak sedrastis ROA. Selengkapnya ..
 
Assessment Terhadap Contingent Liability Dari Beberapa Kegiatan Quasy Fiscal Tertentu
Penulis : Walujo Djoko Indarto
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Analisis sustainabilitas fiskal tidak hanya terbatas dalam melihat kebutuhan anggaran dan pembiayaannya, tetapi juga melihat resiko yang disebabkan oleh contingent liabilities yang merupakan kewajiban pemerintah yang muncul apabila suatu hal terjadi. Dalam hal ini, beban fskal akan meningkat bila terjadi kegagalan usaha milik negara atau usaha yang mempengaruhi kondisi masyarakat secara nasional (seperti kondisi krisis perbankan, kondisi hutang BUMN, dll). Selengkapnya ..
 
Belajar Dari Pengalaman Jepang Dalam Menerbitkan Obligasi Retail
Penulis : Makmun dan Sigit Setiawan
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Bedasarkan pengalaman pemerintah Jepang dalam menerbitkan Retail Government Bond (RGB), maka beberapa pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan pola investasi masyarakat di Jepang RGB didesain dengan jangka waktu 10 tahun, namun pola investasi masyarakat di Indonesia sangat berbeda dengan Jepang, sehingga lebih baik untuk perkenalan awal obligasi retail didesain dengan jangka waktu 2-4 tahun. Selengkapnya ..
 
Dampak Sosial Ekonomi Dan Evaluasi Belanja Daerah Dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Sektor Pendidikan
Penulis : Noeroso L. Wahyudi
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut teridentifikasi dar berbagai studi menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia [lihat: (Ranis, 2004), (Ramirez, Ranis & Stewart, 1998), SMERU, 2004). Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selengkapnya ..
 
Dampak Sosial, Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Propinsi Sumatera Utara)
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan terjadinya orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik. Selengkapnya ..
 
Implikasi Dari UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik ke Depan
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah. Selengkapnya ..
 
Jalur Distribusi dan Promosi Surat Utang Negara Versi Retail: Kasus Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Hong Kong
Penulis : Adi Cahyadi
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Dalam rangka menutupi defisit anggarannya Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan obligasi pemerintah yang sampai saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para investor terbukti dari terjadinya over-subscribe setiap kali obligasi pemerintah dijual dipasar perdana. Sambutan yang cukup baik dari para investor ini merupakan perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar dan melunasi kewajiban-kewajibannya namun demikian daya serap obligasi pemerintah yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan penyebarannya yang merata. Selengkapnya ..
 
Potret Fiskal Daerah Sebelum dan Pada Era Desentralisasi
Penulis : Tri wibowo
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Secara konseptual, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat daerah, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pelayanan publik di atas, belanja pembangunan menjadi sorotan utama karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal, belanja daerah sebagian besar ditentukan oleh pemerintah pusat. Selengkapnya ..
 
Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal
Penulis : Makmun
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Sebagaimana dimaklumi bahwa selama 30 tahun terakhir sistem sentralistik yang dianut Indonesia telah menghasilkan ketimpangan yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Selengkapnya ..
 
Sistem Penggajian, Insentif Pegawai Negeri Sipil dan Reformasi Birokrasi
Penulis : Walujo Djoko Indarto
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Perhitungan besaran gaji pokok sekarang ini mengacu pada masa kerja dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda, kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya. Selengkapnya ..
 
Studi Alternatif Jalur Pemasaransurat Utang Negara Tahun 200
Penulis : Noeroso L. Wahyudi
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan obligasi / surat utang negara sebanyak (Rp 661,- triliun). Sebagian besar dari jumlah tersebut ( 65 persen) merupakan obligasi yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Sebagian lagi merupakan surat utang pada Bank Indonesia dan surat utang yang belum lama ini diterbitkan untuk di jual di pasar internasional. Saat ini obligasi tersebut telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Selengkapnya ..
 
Studi Analisis Kebijakan Fiskal dan Struktur Pembiayaan Jangka Menengah di Indonesia
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Dalam beberapa tahun belakangan ini hutang pemerintah, baik domestik maupun luar negeri, mengalami peningkatan yang tajam sejalan dengan krisis yang melanda perekonomian Indonesia. Sebagian besar dari peningkatan hutang tersebut tidak dikarenakan oleh meningkatnya pengeluaran baru, melainkan konsekuensi dari kombinasi kekeliruan kebijakan masa lampau dan upaya untuk menanggulangi berbagai dampak dari krisis ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan penyelamatan dan pemulihan sistem fiskal nasional. Selengkapnya ..
 
Studi Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Pemerintah yang kredibel, profesional dan berwibawa dari waktu ke waktu semakin diperlukan keberadaannya. Semakin berkembangnya demokrasi di masyarakat, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan semakin dinamisnya aktivitas perekonomian akan menuntut peran pemerintah yang lebih baik. Dalam rangka mendorong tercapainya good governance, maka pemerintah harus terus menerus memperbaiki sistem pemerintahannya dan selalu membuat kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan yang perlu diambil adalah menstimulasi pembangunan ekonomi melalui strategi anggaran. Selengkapnya ..
 
Studi Komparasi Manajemen Pengkajian dan Penelitian di Indonesia Dalam Rangaka Efisiensi dan Efektivitas Perumusan Kebijakan Fiskal
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan merupakan satu-satunya unit penelitian di Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan fiskal, keuangan dan ekonomi diharapkan dapat memberikan support pada unit-unit pelaksana kebijakan fiskal. Selengkapnya ..
 
Studi Manajemen Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri Pemerintah dan Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004
Sejak krisis moneter menimpa Indonesia tahun 1997, yang akhirnya menjadi krisis multi-dimensi, perekonomian Indonesia belum dapat pulih sepenuhnya. Tanda-tanda pemulihan krisis ekonomi mulai nampak, namun belum menunjukkan sinyal yang sangat prospektif. Krisis tersebut bermula dari krisis moneter di Thailand dan menular ke Indonesia dan negara-negara lain di Asia Timur, termasuk misalnya Malaysia dan Korea. Selengkapnya ..
 
Survei Transparansi Fiskal di Beberapa Daerah Sebagai Bahan Laporan ke Lembaga Internasional
Penulis : Budi Prijadi
Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian Tahun 2004
Sebagai salah satu negara anggota IMF, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs). ROSCs diperkenalkan oleh IMF pada tahun 1999 yang merupakan ringkasan observasi negara-negara yang berdasarkan standards and codes yang berlaku secara internasional. IMF telah menentukan 12 area yang berhubungan dengan standards dan codes tersebut yang nantinya akan berguna untuk IMF dan World Bank. Selengkapnya ..
 
Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Keputusan Investasi Proyek Panasbumi
Penulis : Agus Danar dan Heru Subiyantoro
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter Volume 6 Nomor 2, Desember 2003
Pembangunan berbasis energi yang tidak ramah lingkungan menimbulkan emisi gas rumah kaca, yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim, yang sangat mengganggu lingkungan kehidupan manusia di bumi. Untuk mencegah kerusakan bumi yang semakin parah, negara-negara maju menganjurkan penghematan energi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui sustainable development; dan yang terakhir melalui clean development mechanism yang diusulkan oleh Protokol Kyoto. Selengkapnya ..
 
Indonesia Satu dan Stabilitas Kurs Rupiah: Analisis Stabilitas Exchange Rates Indonesia Pasca Krisis 1997
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2 Desember 2003
Stabilitas kurs (exchange rates) selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor nonekonomi. Peran faktor non-ekonomi ini seperti kredibilitas suatu rezim yang sedang berkuasa dalam banyak kasus sangat menentukan. Makalah ini mencoba membuat analisis komparatif stabilitas kurs rupiah dalam perspektif masa pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Hasil analisis dengan motode range dan koefisien variasi menunjukan bahwa Presiden Habibie paling berhasil mengangkat keterpurukan rupiah dan Presiden Megawati paling berhasil mempertahankan stabilitas kurs rupiah. Selengkapnya ..
 
Analisis Peran Subsidi Bagi Industri dan Masyarakat Pengguna Listrik
Penulis : Purwoko
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003
Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1977 telah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat tajam, termasuk di antaranya adalah pengeluaran untuk subsidi. Paper ini menganalisis perlu atau tidaknya subsidi listrik dengan melihat trend kebutuhan listrik di masa yang akan datang, serta mempelajari dan membandingkan praktek-praktek subsidi listrik di beberapa negara ASEAN. Kajian ini menyimpulkan bahwa subsidi listrik memang masih diperlukan, namun arah penggunaan harus lebih diperjelas. Selengkapnya ..
 
Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Konsumsi Listrik dan Pendapatan Masyarakat
Penulis : Makmun dan Abdurahman
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003
Government pricing policy of energy is an unpopular choice for most people. A hike of electrical price (so called TDL stand for Tarif Dasar Listrik) administered by the government will be responded negatively by most of people. Based on our research analysis, a rise of TDL will have negative impact on household’s real income. Any increase by 10 percent of TDL will decrease the real income of agricultural labor household by 1.47 percent and by 3.47 percent of the real income of the lower level of non-agriculture household. In addition, the hike of TDL will have negative impact on sectoral demand. Selengkapnya ..
 
The Role of Financial Development in Promoting Economic Growth: Empirical Evidence of Indonesia Economy
Penulis : Abdurohman
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003
Dua dekade terakhir sebelum terjadinya krisis ekonomi merupakan periode booming bagi sektor keuangan (financial sector) di Indonesia, khususnya sektor perbankan. Resep pembangunan sektor keuangan (financial development) yang dipelopori oleh ekonom kondang seperti Ronald I. McKinnon dan Michel J. Fry dimana menekankan pentingnya sektor keuangan sebagai institusi intermediasi antara pemilik dana (savers) dan pelaku usaha (investors) telah menjadi referensi utama oleh banyak negara termasuk Indonesia pada waktu itu. Pembangunan sektor keuangan atau dikenal sebagai liberalisasi keuangan di Indonesia dimulai pada awal dekade tahun 1980-an dengan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan perbankan. Selengkapnya ..
 
Indonesia’s Manufactured Exports: A Constant Market Shares Analysis
Penulis : Wawan Juswanto and Puji Mulyanti
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003
Manufactured exports are believed to be one of the engines of Indonesian economic growth. It is true that Indonesia`s manufactured exports grew rapidly and its share in GDP increased year by year. Even though manufactured exports grew fast but it grew inconstantly, fluctuating year by year. Although there have been many efforts to encourage this sector, many problems still exist. To minimize the problems, government should understand the causes of the problems. Identifying these causes, can help set government on the right track. Using constant market share analysis, it is found that product composition seems to be a main problem of Indonesia’s manufactured exports. Indonesia’s manufactured exports concentrated in products with relatively low world demand. This is shown by the fact that products under SITC 6 and 8 which constitute more than fifty percent of Indonesia`s manufactured exports have lower world export growth than that of other products. Selengkapnya ..
 
Analisis Vector Auto Regression (VAR) Terhadap Korelasi Antara Pendapatan dan Investasi Pemerintah di Indonesia, 1983/1984 – 1999/2000
Penulis : Yonathan S. Hadi
Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003
Vector Auto Regression (VAR) merupakan alat analisis atau metode statistik yang bisa digunakan baik untuk memproyeksikan sistem variabel-variabel runtut waktu maupun untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Selain itu, VAR Analysis juga merupakan alat analisis yang sangat berguna, baik di dalam memahami adanya hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel-variabel ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur. Dengan menggunakan Analisis VAR, paper ini mencoba mencari ada tidaknya korelasi timbal balik (interrelationship) antara pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah di Indonesia. I. Pendahuluan Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertum-buhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Selengkapnya ..
 
Analisis Terhadap Financial Engineering (FE)yang Dilakukan BUMN Dalam Rangka Meningkatkan Nilai rusahaan(Studi Kasus Privatisasi BUMN Non IPO)
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber : Bunga Rampai Penelitian Th.2004
Hasil studi literatur menunjukan bahwa kebijakan privatisasi untuk setiap BUMN di sejumlah negara, pada intinya memilih satu diantara 2 (dua) metode privatisasi, yaitu public offering (IPO) dan private offering(PO) atau non IPO. Dari rumpun metode public offering, ada dua alternatif metode, yaitu IPO dan right issue. Perbedaan diantara kedua metode ini hanya terletak pada apakah BUMN tersebut belum go public atau sudah go public, sehingga tidak ada masalah yang fundamental untuk memilih satu diantara kedua metode ini. Berbeda dengan metode public offering (PO), pada metode private offering, tersedia dua pilihan metode, yaitu strategic sale (SS) dan metode lainnya yang tidak digolongkan baik dalam strategic sale maupun IPO. Selengkapnya ..
 
Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal Bond) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan dan deskresi yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Selengkapnya ..
 
Pengelolaan Utang Negara dan Pemulihan Ekonomi
Penulis : Makmun
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005
The huge amount of the government debt consists of domestic debt (Surat Utang Negara – SUN), international bond and foreign debt. The domestic debt has reached Rp616 trillion while international bond US$1.4 billion and foreign debt Rp74.661 trillion. The role of debt, especially foreign debt, in budget financing has reached 39.4% in 2002 and it predicted will decrease to 31.4% in 2004. Consequently, there is still heavy debt burden for the government. Selengkapnya ..
 
Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Penulis : Purwoko
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang. Indonesian Infrastructur Summit digelar pemerintah pada 17-18 Januari 2005 dalam rangka sosialisasi blue print pembangunan infrastruktur jangka menengah, serta mengundang para pihak yang dianggap potensial untuk digandeng pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Selengkapnya ..
 
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Penulis : wiloejo
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisis Khusus November 2005
Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Selengkapnya ..
 
Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM di Indonesia
Penulis : Sri Lestari Rahayu
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005
Melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1988, Pemerintah telah mendirikan badan usaha yang berupa lembaga pembiayaan yaitu modal ventura yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan (Perusahaan Pasangan Usaha/PPU) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Usaha modal ventura dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Selengkapnya ..
 
Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Studi Kasus: Kapet Parepare
Penulis : Agunan P. Samosir dan Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 8, No. 1, Maret 2004
Dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di Kawasan Timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, pemerintah telah mengeluarkan Keppres 164 tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Pare Pare. Selengkapnya ..
 
Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja dan Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi di Sektor Industri (Studi Kasus Kota Batam)
Penulis : Makmun
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, Maret 2004
Kota Batam memiliki prestasi dalam menggaet investasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kerja keras yang konsisten dalam mempromosikan Batam dari waktu ke waktu. Rata-rata investasi dalam periode 1990-2000 telah meningkat menjadi 11,19% setahun dengan rincian untuk investasi pemerintah meningkat menjadi 12,72% serta investasi swasta meningkat menjadi 10,77% dimana untuk investasi swasta domestik rata-rata tiap tahun meningkat menjadi 8,08% dan swasta asing meningkat menjadi 15,21% setahun. Selengkapnya ..
 
Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (Urban Development Finance) Kota Prabumulih
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 8, No. 1 Maret 2004
Pembangunan kota Prabumulih semakin lama semakin mendesak antara lain karena (1). Jumlah penduduk yang berdatangan ke kota ini (urbanisasi) semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, terlebih lagi setelah berlaku otonomi daerah, kota sepenuhnya menjadi kota madya yang dipimpin oleh walikota beserta perangkat pemerintahannya; (2). Kemampuan keuangan pemerintah kota masih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan kota lainnya yang baru seperti kota Lubuk Linggau dan Pagar Alam Selengkapnya ..
 
Segi Hukum Bisnis Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal Indonesia
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan,Volume 8 Nomor 1 Maret 2004
Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal. Selengkapnya ..
 
Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor: Studi Kasus Kabupaten Tanggamus Lampung
Penulis : Purwoko, SE.,MBA
Sumber :
Investasi diyakini banyak orang mampu meningkatkan perekonomian dari suatu negara. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 yang lalu adalah meningkatkan investasi. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, kewenangan untuk menangani instansi dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota. Oleh karenanya, adalah hal yang wajar apabila pemerintah kabupaten/kota berusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di wilayah kabupaten/kota yang dikelolanya. Berbagai strategi diterapkan pemerintah kabupaten/kota untuk menarik minat investor, seperti penyediaan lahan, kemudahan perijinan, dan penyediaan infrastruktur, namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan. Selengkapnya ..
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Nasional Proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T)
Penulis : Rahadian Zulfadin
Sumber :
Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter setelah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) mulai dari tingkat Tim Pengendali Pusat hingga Tim Koordinasi dan Tim Teknis di Daerah, lembaga pelaksana sampai kepada kelompok sasaran, Selengkapnya ..
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Proyek Penanggulangan pengangguran Pekerja Terampil(P3T) (Revisited )
Penulis : Rahadian Zulfadin
Sumber :
Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter setelah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) mulai dari tingkat Tim Pengendali Pusat hingga Tim Koordinasi dan Tim Teknis di Daerah, lembaga pelaksana sampai kepada kelompok sasaran, Selengkapnya ..
 
Laporan Singkat Hasil Penelitian Analisis Peluang Dan Kendala Peningkatan Penerimaan PPN Dalam APBN
Penulis : Romulus Manurung
Sumber :
Permasalahan yang dihadapai Ditjen Pajak mempunyai pola yang sama dari tahun ke tahun, yaitu meningkatnya jumlah PKP yang tidak aktif (tidak melaporkan SPT PPN Masa) yang secara administratif terdaftar, tetapi bukan merupakan pembayar pajak. Semakin banyak PKP terdaftar tidak melakukan kewajiban melaporkan SPT PPN Masa, secara administratif semakin banyak PKP terdaftar yang status usahanya dianggap tidak operasional, dengan kata lain tidak membayar PPN. Berdasarkan data PKP terdaftar yang dikumpulkan (Tabel 1), rata-rata 52% dari jumlah PKP terdaftar per tahun di Indonesia tidak dapat diharapkan untuk menyumbangkan pajak PPN kepada pemerintah (Ditjen Pajak) karena PKP tersebut adalah tidak aktif. Satu-satunya sumber penerimaan PPN untuk menutupi APBN adalah dari jumlah PKP aktif yang telah melaporkan SPTnya tiap bulan (Masa). Persoalannya adalah tidak semua PKP aktif merupakan pembayar pajak, oleh karena itu penerimaan PPN sangat tergantung dari berapa jumlah PKP aktif yang melaporkan SPT Nihil dan berapa jumlah PKP aktif yang melaporkan SPT Kurang Bayar, serta berapa jumlah PKP yang melaporkan SPT Lebih Bayar. Selengkapnya ..
 
Studi Evaluasi Pelaksanaan UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal
Penulis : Sigit Setiawan
Sumber :
Walaupun sejak 1999 pasar modal Indonesia sudah mulai menggambarkan perkembangan yang baik, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pada umumnya para investor, baik lokal maupun asing masih mengambil posisi “wait and see” dengan mempelajari arah gerakan kebijakan ekonomi dan politik dimasa depan. Selain itu krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Banyak kasus pasar modal yang muncul seperti kasus saham hilang, kasus short selling, kasus pelaporan, kasus IPO dan right issue, serta insider trading (seperti yang terjadi pada saham Semen Gresik, Bank Bali, dan saham Citra Marga Nusaphala Persada) serta saham hilang. Kasus-kasus tersebut sempat menganggu kepentingan investor yang seharusnya di lindungi. Tumbuhnya kasus-kasus tersebut tentunya tidak terlepas dari fungsi/peran serta bursa efek selaku pengelola perdagangan efek. Selengkapnya ..
 
Analisis Potensi dan Kelembagaan PT (Persero) JAMSOSTEK Sebagai Instrumen Fiskal Pemerintah
Penulis : Sigit Setiawan
Sumber :
Sistem jaminan sosial merupakan alat fiskal bagi pemerintah terhadap pemberi kerja yang dijadikan sebagai objek pungut melalui lembaga yang ditunjuk yakni PT (Persero) Jamsostek (Bambang Purwoko 1994, 118). Dalam gambaran ideal Bambang Purwoko, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal melalui berbagai instrumen fiskal, yaitu instrumen fiskal yang sudah umum (pajak dan bea cukai) dan instrumen lainnya, yakni jamsostek (lihat tabel). Meskipun obyeknya berbeda tetapi ketiganya memiliki kesamaan dalam hal pemanfaatan, yaitu untuk redistribusi pendapatan. Selengkapnya ..
 
Studi Sistem Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebgai Dasar Perhitungan PBB dan BPHTB
Penulis : Tri Wibowo
Sumber :
Petapan NJOP pada SPPT PBB masih dapat ditingkatkan lagi terutama pada pusat bisnis/pertokoan dan Komplek perumahan. NJOP penetapan relatif lebih rendah dari harga jual riel yang terjadi pada pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan melalui transaksi jual-beli. Selengkapnya ..
 
Studi Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
Penulis : Tri Wibowo
Sumber :
Adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak sangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. Untuk itu diperlukan peraturan berupa Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan dengan bahasa yang jelas dan tegas agar setiap KPP mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan Kep. Dirjen Pajak No. 754/PJ/2001. Selengkapnya ..
 
Analisis Kebijaksanaan Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kota Surakarta)
Penulis : Walujo Djoko Indarto
Sumber :
Walaupun dalam jangka pendek penurunan prioritas sektor pendidikan ini tidak membawa implikasi langsung yang nyata, pemerintah daerah untuk kedepan perlu lebih meningkatkan keberpihakkan terhadap sektor pendidikan, mengingat sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dalam peningkatan sumber daya manusia. Selengkapnya ..
 
Analisis Potensi Investor Retail dan Outlet Potensial Dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Pemerintah
Penulis : Neoroso
Sumber :
Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal obligasi bisa diperkecil dan emitennya adalah pemerintah yang dianggap berisiko relatif rendah, maka harapan investor perorangan akan beriventasi pada obligasi pemerintah akan meningkat secara drastis dikemudian hari. Harapan ini tidak mustahil akan terwujud mengingat hasil studi yang dilakukan oleh PT Danaraksa menunjukan bahwa sikap investor adalah Risk Averter artinya Jaminan dan Keuntungan atau “return” merupakan faktor yang paling penting walaupun “return” yang didapat relatif kecil. Selengkapnya ..
 
Sinopsis Pengembangan Model Pembangunan Infrastruktur Daerah Sebagai Acuan Pemantauan Dampak Implementasi Otonomi Daerah
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber :
Dalam proses otonomi daerah, kendala-kendala yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang, adalah: (1) rendahnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah; (2) rendahnya kemampuan pemerintah-pemerintah daerah dalam mengelola administrasi perpajakan; (3) rendahnya kewenangan pemerintah-pemerintah daerah atas basis-basis pajak yang penting; dan (4) ketidakmampuan pemerintah untuk menyerap aspirasi atau memahami dinamika pertumbuhan permintaan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa dari sektor pemerintah. Selengkapnya ..
 
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM BEASISWA
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber :
Dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia lebih dari 1 tahun telah mengganggu berbagai program pemerintah antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas). Secara riil, dampak krisis adalah meningkatnya harga kebutuhan sarana pendidikan dan meningkatnya pengangguran karena PHK. Siswa yang orang tuanya terkena PHK akan terancam drop out karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai sekolah. Untuk menopang kelangsungan program Wajar Dikdas tersebut, pemerintah meluncurkan program baru yang bersifat crash program dengan memberikan beasiswa bagi siswa yang terancam DO atau sudah mengalami DO. Dana program beasiswa ini tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga bantuan luar negeri, yaitu World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) yang direncanakan berlangsung kurang lebih 5 tahun. Selengkapnya ..
 
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL ( D B O )
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber :
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun yang sedang dikembangkan merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Untuk menunjang pelaksanaan program ini maka kualitas belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh terutama mengenai kebutuhan biaya operasional yang diperlukan sekolah. Pemerintah melalui APBN telah menyediakan biaya operasional sekolah yang dikenal dengan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) atau Operasional Pemeliharaan Fasilitas (OPF). Seiring dengan terjadinya krisis moneter, harga-harga kebutuhan operasional sekolah secara riil melonjak akibat dari pergerakan laju inflasi. Untuk mengatasi dampak krisis yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah maka pemerintah mengembangkan program baru yang bersifat crash program melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu dengan pemberian dana operasional bagi sekolah atau yang disebut dengan Dana Bantuan Operasional (DBO). Pemberian DBO ini didasarkan pada indeks kemiskinan dan jumlah sekolah masing-masing wilayah. Selengkapnya ..
 
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA DAN DBO DALAM ALOKASI DAN SELEKSI PENERIMA
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber :
Hasil yang didapat pada monitoring dan evaluasi tahap pertama menunjukkan bahwa kinerja atau peran dari masing-masing anggota komite sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program beasiswa dan DBO. Dampak yang timbul apabila peran atau kinerja dari anggota komite tidak memuaskan adalah : (i) tidak maksimalnya dana yang tersalurkan dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, (ii) adanya salah sasaran penerima program yang dikarenakan data yang digunakan tidak atau kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan (iii) diperolehnya windfall profit oleh PT. Pos Indonesia karena terjadinya pengendapan dana yang disebabkan terlambatnya daftar penerima program diterima oleh PT. Pos Indonesia dari pihak komite. Selengkapnya ..
 
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (P D K M K)
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber :
Pengaruh El Nino yang diikuti dengan krisis ekonomi mengakibatkan munculnya persoalan sosial bagi masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Disamping mengakibatkan produksi tanaman pangan terganggu, dimasyarakat juga terjadi peningkatan penggangguran baik akibat kekeringan maupun karena krisis ekonomi yang mengakibatkan PHK. Pada akhirnya, muara dari kekeringan dan PHK yang berlangsung tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan (daya beli masyarakat). Untuk mengatasi dampak sosial dari terjadinya PHK dan melonjaknya angka penganguran, maka dalam Tahun Anggaran 1998/1999 Departemen Tenaga Kerja meluncurkan crash program proyek padat karya, yang salah satunya adalah Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK). Selengkapnya ..
 
STUDI DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SUB SEKTOR INDUSTRI PRODUK KEHUTANAN
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber :
Akibat dari krisis ekonomi timbul sejumlah pengaruh pada kinerja usaha UKM subsektor industri hasil kehutanan pada bulan Juni 1998, antara lain : (i) terjadi peningkatan biaya produksi sekitar 86 persen di sentra produksi Sukoharjo dan 91 persen di sentra produksi Sidoarjo, yang disebabkan oleh peningkatan upah TK (akibat laju inflasi) dan biaya bahan baku (meningkatnya nilai tukar); (ii) terjadi peningkatan laba kotor di sentra produksi Sidoarjo sekitar 244 persen dan sentra produksi Sukoharjo sekitar 138 persen, akibat melemahnya nilai tukar; (iii) terjadi perubahan orientasi pasar menjadi 100 persen ekspor akibat penurunan daya beli masyarakat; (iv) proporsi penggunaan modal sendiri dan perbankan luar negeri lebih banyak karena meningkatnya suku bunga kredit perbankan dalam negeri. Selengkapnya ..
 
Laporan Hasil Kajian Pembiayaan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber :
Kesehatan adalah salah satu faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Biaya-biaya yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin mahal, namun anggaran biaya yang dialokasikan selalu kurang mencukupi. Disamping itu faktor-faktor seperti urbanisasi dan meningkatnya jumlah orang miskin perkotaan telah meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, sejumlah pembiayaan kesehatan dialokasikan melalui program Inpres Kesehatan. Dengan berlakunya otonomi daerah, kebutuhan pembiyaan kesehatan digabungkan ke dalam Dana Alokasi Umum, sehingga Pemerintah Daerah Kota Bogor juga menentukan prioritas dan program serta pembiayaannya untuk suatu tahun anggaran. Artinya bisa saja terjadi pergeseran prioritas pembiayaan yang lebih besar jumlahnya, yang misalnya disediakan untuk membiayai pembangunan prasarana jalan kota, pasar, terminal dan sebagainya. Selengkapnya ..
 
Perkiraan Plafond Kredit Usaha Tani (KUT) Pada Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber :
Departemen Koperasi & PKM mengajukan anggaran untuk program KUT sebesar Rp 10,65,- triliun pada tahun anggaran 1999/2000. Angka tersebut lebih tinggi 20 persen dibandingkan dengan dana tahun anggaran 1998/1999. Jumlah tersebut sulit dipenuhi oleh APBN yang sedang menanggung banyak beban akibat krisis dan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Seperti; restrukturisasi & rekapitalisasi sektor perbankan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) / pengentasan kemiskinan (poverty reduction), pemenuhan kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang mengalami pembengkakan sebagai akibat krisis nilai tukar, dan pengamanan ketersediaan bahan pangan pokok. Selengkapnya ..
 
Studi Alternatif Penerimaan dan Tarif Cukai Tembakau 2004
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber :
Selama ini kebijakan tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan lebih memperhatikan kepentingan penerimaan negara. Selama periode tahun 1997 – 2002 penerimaan cukai hasil tembakau naik hingga 4,7 kali lipat. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan HJE yang ditetapkan pemerintah sehingga angkanya rata-ratanya melonjak dari Rp. 73 per batang menjadi Rp. 331 per batang, yang pada sisi konsumen mengakibatkan berkurangnya konsumsi rokok. Implikasinya, perusahaan menurunkan volume produksi, mengurangi jumlah jam kerja buruh serta mengurangi pembelian bahan baku (tembakau dan cengkih) sehingga kesejahteraan buruh pabrik rokok merosot dan harga tembakau / cengkeh anjlok. Adanya trade off (pilihan) antara target finansial dan sasaran pencapaian lapangan kerja sektor industri rokok dan sektor hulunya (petani tembakau dan cengkih), merupakan dilema yang dihadapi dalam penetapan kebijakan cukai hasil tembakau. Selengkapnya ..
 
Studi Dampak Penghapusan Subsidi BBM Terhadap Perekonomian, Efisiensi dan Peluang Usaha Bagi Pertamina
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber :
Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu. Selengkapnya ..
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Program Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK)
Penulis : Cornelius Tjahjaprijadi
Sumber :
Program Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat pedesaan akibat krisis ekonomi dan musim kering. Dalam prakteknya, perencanaan program dan pelaksanaannya dilakukan pada tahun yang bersamaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya waktu untuk mempersiapkan secara optimal organisasi yang akan menjadi penyelenggara program dengan semua konsekuensi tugas dan tanggungjawabnya. Selengkapnya ..
 
Survei Kinerja Perpajakan di Berbagai Daerah Sebagai Penunjang Bahan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sidang Kabinet
Penulis : Endi Ahmadi
Sumber :
Latar belakang dilakukannya survey ini adalah bahwa Badan Analisa Fiskal dalam pelaksanaan tugas fungsinya seringkali BAF menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan ketidaktersediaan data/informasi, baik yang berasal dari unit lain diluar Departemen Keuangan maupun yang berasal dari unit lain di Departemen Keuangan. Padahal kelengkapan data dan informasi merupakan salah satu unsur untuk menghasilkan suatu analisa yang lebih akurat. Salah satu data/informasi yang dibutuhkan tersebut adalah data dan informasi tentang perpajakan. Dengan berbagai keterbatasan maka survey ini hanya dilakukan di 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak dibeberapa daerah, yaitu KPP Pekalongan, KPP Kudus, KPP Yogyakarta Satu, KPP Denpasar, dan KPP Mataram. Selengkapnya ..
 
Pengembangan Statistik Keuangan Pemerintah
Penulis : Endi Ahmadi
Sumber :
Statistik keuangan pemerintah memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang fiskal. Statistik keuangan pemerintah disusun berdasarkan angka-angka yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan statistik keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah dan kebutuhan dananya serta gambaran dari pengaruh transaksi pemerintah tersebut terhadap pendapatan nasional, keadaan moneter dan neraca pembayaran. Dengan adanya perubahan sistem penganggaran membawa akibat perlu dilakukan pengembangan statistik keuangan pemerintah. Selengkapnya ..
 
Analisis Efektivitas dan Efisiensi injaman Luar Negeri Terhadap Pembangunan Sektor Riil dan Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber :
Semenjak merdeka 1945 hingga 1966 atau selama pemerintahan orde lama, ekonomi Indonesia yang bercorak agraris terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan atau terjerat dalam vicious circle “ pendapatan rendah karena baru merdeka, hasrat konsumsi tinggi, kemampuan menabung rendah, tingkat investasi rendah, dan akibatnya pendapatan kembali rendah, dan seterusnya-seterusnya berulang-ulang”, sehingga, pada akhirnya Indonesia tetap miskin. Oleh karena itu sejak pemerintahan Orde Baru, sejak 1966, dengan dipelopori oleh putera-putera terbaik Indonesia yang waktu itu terkenal sebagai Mafia Berkley, pemerintah berusaha memutus mata rantai vicious circle dengan melakukan pembangunan besar-besaran ( the big push theory) dengan cara membuka kran modal asing masuk ke Indonesia, mengundang PMA masuk, dan meminjam ke luar negeri (Bank Dunia, IMF, IRBD, dll.). Alasannya bahwa tidak mungkin melakukan pembangunan dengan mengharapkan pertumbuhan tabungan masyarakat yang terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan. Perlu dilakukan investasi besar-besaran meskipun harus meminjam ke luar negeri. Selengkapnya ..
 
KAJIAN TENTANG NPWP SEBAGAI IDENTITAS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Penulis : Makmun
Sumber :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak. Sistem pemberian penomoran NPWP sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan Tahun 1983, diatur dan dikelola oleh masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Dalam sistem yang lama antara kantor pusat dan cabang dari wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda. Sistem pemberian NPWP model lama ini dinilai tidak fleksibel, sebab apabila wajib pajak pindah ke wilayah lain, NPWP yang dimilikinya tidak berlaku lagi. Wajib pajak harus mengajukan NPWP baru ke Kanwil DJP setempat. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983, sistem penomoran NPWP tidak lagi dibuat oleh Kanwil DJP, akan tetapi dibuat secara nasional. Selengkapnya ..
 
Analisis Peluang dan Kendala Pendirian Asuransi Deposito di Indonesia
Penulis : Noeroso L. Wahyudi
Sumber :
Salah satu dari empat skenario pembentukan Lembaga Asuransi Deposito (LAD) yang dimungkinkan terbaik adalah mendirikan BUMN baru yang khusus bertugas menangani penjaminan dana masyarakat di bank dengan mengambil sebagian tugas BPPN sebagai embrionya. BUMN ini harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti ASEI dan Askrindo, karena risiko yang akan ditanggung sangat besar sehingga membutuhkan kejelasan dan dasar hukum yang kuat. Selengkapnya ..
 
Potensi Pasar Ritel Obligasi Pemerintah Pada Kelompok Rumah Tangga
Penulis : Noeroso
Sumber :
Studi ini dilakukan dengan pertimbangan semakin besarnya kebutuhan pengeluaran negara (APBN) untuk menanggung ongkos – ongkos krisis dan desakan publik yang semakin kuat agar keuangan negara mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Penerbitan obligasi merupakan salah satu pilihan yang telah dan dapat ditempuh pemerintah untuk memenuhi dua tuntutan tersebut. Sementara obligasi dalam rangka “Rekapitasi Perbankan” telah mampu meningkat “CAR” namun illiquid. Agar “Bank Rekap” bisa liquid dengan perubahan struktur modal yang berasal dari “obligasi Rekap”, maka perlu diidentifikasi kemampuan masyarakat dalam menyerap obligasi tersebut. Selengkapnya ..
 
Analisis Potensi Investor Retail dan Outlet Potensial Dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Pemerintah
Penulis : Noeroso
Sumber :
Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal obligasi bisa diperkecil dan emitennya adalah pemerintah yang dianggap berisiko relatif rendah, maka harapan investor perorangan akan beriventasi pada obligasi pemerintah akan meningkat secara drastis dikemudian hari. Harapan ini tidak mustahil akan terwujud mengingat hasil studi yang dilakukan oleh PT Danaraksa menunjukan bahwa sikap investor adalah Risk Averter artinya Jaminan dan Keuntungan atau “return” merupakan faktor yang paling penting walaupun “return” yang didapat relatif kecil. Selengkapnya ..
 
Aksesbilitas Usaha Kecil Di Pedesaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank: Studi Kasus Perum Pegadaian.
Penulis : Noeroso
Sumber :
Perum Pegadaian cenderung memprioritaskan “Bisnis Oriented” untuk mendapatkan “surplus” daripada “Programme Oriented” yang cenderung “defisit”. Prioritas tersebut terlihat dari usaha yang telah ditempuh dalam mendiversifikasikan produk, misalnya pengembangan Unit Toko Emas (UTE), Penjualan Koin Emas ONH, Jasa Titipan, Jasa Penilaian dan Jasa Sertifikasi.. Selengkapnya ..
 
Studi Kebijaksanaan Dividen BUMN Dalam Memberikan Kontribusi Optimal Terhadap APBN
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber :
Penerapan kontribusi dividen atas laba BUMN sebesar angka tertentu (misal 50 %) sebagai penerimaan Bukan Pajak pada Pos Penerimaan Dalam Negeri (Untuk APBN 2001 ditargetkan Rp. 9 triliun, ) dapat mempunyai implikasi yang sangat kompleks kepada ekonomi makro (public finance) berupa target penerimaan APBN maupun aspek ekonomi mikro yaitu dari kinerja manajemen keuangan dan strategi ekspansi BUMN itu sendiri. Selengkapnya ..
 
Sudi Efektivitas Kebijakan Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber :
Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: kebijakan privatisasi BUMN seharusnya untuk apa dan apakah dapat dilaksanakan secara efektif dan sejauh mana sasaran privatisasi dapat dicapai ? Bagaimana posisi kebijakan privatisasi BUMN untuk pembiayaan defisit APBN dan kebijakan privatisasi BUMN untuk pengembangan bisnis BUMN ? Apakah metode kebijakan privatisasi BUMN yang selama ini dijalankan pemerintah sudah efektif untuk pembiayaan defisit APBN ? Bagaimana proyeksi penerimaan privatisasi BUMN terhadap APBN pada tahun anggaran 2003 dan 2004 ? Selengkapnya ..
 
Kajian Tentang Peranan DAU Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Daerah Otonom
Penulis : Purwoko, SE.,MBA
Sumber :
Kajian tentang Peranan DAU sebagai salah satu sumber daerah otonom ini dilatar-belakangi adanya kekhawatiran pada sebagian masyarakat bahwa otonomi daerah yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2001 akan gagal, karena sebagian besar daerah tidak akan mampu membiayai pengeluaran daerah. Otonomi Daerah telah disambut dengan berbagai harapan dan kecemasan oleh berbagai masyarakat di daerah. Sebagian daerah bermimpikan bahwa dengan adanya otonomi daerah akan membuat masyarakat di suatu kabupaten/kota menjadi lebih makmur, narnun tidak sedikit yang menyambutnya dengan penuh kekhawatiran, karena menyadari minimnya potensi sumber daya alam serta potensi ekonomi yang dimiliki. Bahkan ada satu studi yang menyimpulkan bahwa apabila otonomi daerah diterapkan, hanya empat provinsi yang diperkirakan akan bertambah makmur, sementara sepuluh provinsi lainnya terancam bangkrut. Simpulan studi tersebut diambil berdasarkan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari provinsi-provinsi tersebut. Selengkapnya ..
 
Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah - 2000
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber :
Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah yang masih melakukan kegiatan penggalian sumber-sumber sendiri yang distortif perlu diberikan sanksi dengan pengurangan alokasi DAU, misalnya. Terbitkan mekanisme dan prosedur partisipasi Penciptaan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat membuka peluang terhindarnya pengalokasian anggaran yang tidak baik, di satu sisi, dan terpenuhinya pembiayaan infrastruktur fisik daerah secara efisien, di lain sisi. Salah satu best entry points adalah terbukanya aksesibilitas publik terhadap dokumen-dokumen: (Rancangan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( R )(APBD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Daerah. Selengkapnya ..
 
Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber :
Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah. Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah yang masih melakukan kegiatan penggalian sumber-sumber sendiri yang distortif perlu diberikan sanksi dengan pengurangan alokasi DAU, misalnya. Terbitkan mekanisme dan prosedur partisipasi Penciptaan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat membuka peluang terhindarnya pengalokasian anggaran yang tidak baik, di satu sisi, dan terpenuhinya pembiayaan infrastruktur fisik daerah secara efisien, di lain sisi. Salah satu best entry points adalah terbukanya aksesibilitas publik terhadap dokumen-dokumen: (Rancangan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( R )(APBD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Daerah. Selengkapnya ..
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UKM PRODUSEN EKSPORTIR DAN UKM INDIRECT EKSPORTIR DI SUBSEKTOR INDUSTRI KERAMIK DALAM MELAKUKAN EKSPOR
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber :
Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan kehancuran. UKM PE dan UKM IE, justru dapat bertahan dan menghasilkan devisa. Disamping itu, sektor UKM melalui perannya mampu menjadi penggerak perekonomian daerah/lokal dalam penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kiranya yang perlu ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sektor riil pada UKM yang bergerak di industri kerajinan khususnya produk keramik, dan produk rotan Selengkapnya ..
 
Analisis Kaji Ulang Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia Studi Kasus : Kapet Pare-Pare dan Kapet Batu Licin
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber :
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka hal-hal yang perlu disampaikan antara lain: (i) Insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam rangka mengundang investor asing bukan hal yang pokok bagi investor. Insentif yang diperlukan investor adalah insentif non fiskal antara lain: jaminan keamanan berusaha di KTI, peraturan daerah (Perda) yang dapat menciptakan high cost bagi investor, dan tekanan-tekanan sosial politik dari daerah setempat. Contoh peraturan daerah yang menggangu saat ini adalah pajak penerangan jalan umum (PPJU) bagi perusahaan yang sangat besar (sekitar 6%), padahal listrik yang digunakan berasal dari perusahaan sendiri Selengkapnya ..
 
Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber :
Kunci keberhasilan pembangunan di KTI tidak hanya tergantung dengan insentif fiskal, akan tetapi juga tergantung dari peranan pemerintah daerah setempat dalam memberikan insentif non fiskal, yaitu: penyediaan SDM yang berkualitas, lokasi usaha/industri yang strategis, infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan berusaha dan memiliki pusat promosi sesuai dengan standar yang dibutuhkan investor dan dunia luar. Selengkapnya ..
 
Kajian Beban dan Kebijakan Subsidi Listrik Tahun 2004 - 2005
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber :
Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara, subsidi listrik dikurangi secara bertahap, namun dengan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu sesuai dengan perkembangan terakhir dalam berbagai pembahasan masalah kebijakan subsidi antara pemerintah dengan DPR-RI, di mana subsidi tetap akan diberikan khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan diarahkan ke bentuk subsidi langsung kepada masyarakat Selengkapnya ..
 
Studi Dampak Penghapusan Subsidi Listrik Terhadap Kinerja Sektor Riil Studi Kasus : Industri Tekstil/Garment
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber :
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pasokan listrik dimasa yang akan datang akan mengalami krisis. Pemerintah perlu memikirkan jalan terbaik untuk membantu pendanaan dalam investasi baru dan jalur-jalur transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan mengundang investor swasta merupakan salah satu cara yang baik untuk investasi, akan tetapi iklim usaha yang kondusif, jaminan keamanan berusaha dan regulasi yang konsisten merupakan faktor kunci keberhasilan mengundang investor Selengkapnya ..
 
Economic Reform In Indonesia :The Transition From Resource Dependence To International Competitiveness
Penulis : Ali Wardhana
Sumber : Buku Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi
Struktur ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lima kebijakan pokok yang digunakan sebagai dasar percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu : reformasi stabilisasi, reformasi perpajakan, reformasi perdagangan, reformasi investasi asing, dan reformasi sektor keuangan. Pelaksanaan reformasi-reformasi tersebut telah menghasilkan pertumbuhan GDP yang significant selama periode 1973 – 1994. Selengkapnya ..
 
Analisis Penerbitan Obligasi Tanpa Jatuh Tempo oleh Pemerintah Republik Indonesia
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan
Pendanaan untuk kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan di manca negara, banyak dilakukan dengan mengeluarkan surat utang pemerintah. Artinya pemerintah meminjam uang dari rakyatnya sendiri dengan menjual berbagai macam surat utang ( Government bond, Treasury bill., dan sebagainya) Didalam mengatasi krisis perbankan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia juga telah mencoba menggunakan surat utang yaitu obligasi rekapitalisasi sebagai salah satu solusi. Tetapi konsekuensi penggunaan obligasi rekapitalisasi tersebut, pemerintah harus membayar bunga melalui APBN, dan apabila hal ini tidak segera diatasi akan mengancam likuiditas pemerintah yang berakibat buruk kepada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian untuk mengatasi masalah penggunaan obligasi rekapitalisasi tersebut, konon kabarnya telah timbul gagasan untuk untuk menerbitkan obligasi tanpa jatuh tempo. Tujuan penerbitan tersebut adalah untuk mengurangi tekanan keharusan membayar pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Selengkapnya ..
 
Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
Penulis : Makmun
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Pelaksanaan desentralisasi selama Orde Baru diatur dengan UU No. 5/1974. Dalam pelaksanaan undang-undang ini tidak pernah diatur atau tidak pernah dikeluarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari pusat untuk memegang sebagian besar urusan pemerintahan berikut sumber-sumber dananya. Akibatnya terjadilah ketimpangan vertikal antara pusat-daerah yang tinggi. Disamping itu juga terjadi ketimpangan horizontal yang cukup mencolok sebagai dampak dari bervariasinya penerimaan antar daerah dan alokasi pusat ke daerah yang tidak adil bagi daerah-daerah tertentu khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki sumber alam yang berlimpah yang selama ini dijadikan sumber penerimaan pusat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pertama, perlu adanya pembagian kekuasaan yang rasional di tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. Kedua, adanya sumber-sumber dana untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketiga, adanya pembagian yang adil di antara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah atau sekurang-kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan ke arah itu. Keempat, adanya suatu upaya perpajakan (fiscal effort) dalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Selengkapnya ..
 
Dampak Penghapusan Larangan Ekspor CPO : Suatu Analisa Teoritis
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2
Studi teoritis ini menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dari larangan ekspor suatu komoditi menjadi diperbolehkan mengekspor tidak menjamin terciptanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak perubahan kebijaksanaan pemerintah sangat tergantung pada kebijakan baru yang menggantikan kebijakan lama atau yang sedang berlaku. Perubahan kebijakan dari larangan ekspor menjadi diperbolehkan mengekspor dengan pajak ekspor maksimal (prohibitive export tax rate) dan pemberian subsidi atas konsumsi komoditi tersebut akan memberikan dampak negatif yang paling tinggi terhadap perekonomian nasional. Semakin kecil subsidi, semakin kecil dampak negatif yang terjadi. Semakin kecil tarif pajak ekspor, semakin besar dampak positif yang terjadi. Dampak positif maksimal dapat dicapai apabila larangan ekspor diganti dengan diperbolehkan mengekspor secara bebas. Selengkapnya ..
 
Dampak Kontraksi Sektor Konstruksi selama Krisis Ekonomi terhadap Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan : Aplikasi Structural Path Analysis pada Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia
Penulis : Abdurrahman
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Krisis ekonomi Indoneia yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak yang berbeda-beda pada masing-masing sektor ekonomi baik dari segi arah, intensitas, maupun cakupan dampaknya. Dari sembilan sektor ekonomi Indonesia berdasarkan parah terkena krisis, dimana mengalami kontraksi paling dalam mencapai 39,74%. Dari segi cakupan dampak yang ditimbulkan, sektor konstruksi mempunyai implikasi dampak yang cukup luas terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan dimana seperti diketahui selama ini sektor ini mempunyai kontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Demikian pula implikasinya pada sektor-sektor lain. Paper ini dimaksudkan untuk melihat dampak kontraksi sektor konstruksi akibat krisis terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketenagakerjaan dengan menggunakan model analisis struktur jalur (structural path analysis = SPA) pada SAM Indonesia. Dengan menggunakan model SPA akan dapat diketahui jalur dampak kontraksi sektor konstruksi pada setiap agen/pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah). Selengkapnya ..
 
Dampak Krisis Ekonomi terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Subsektor Industri Pengolah Hasil Hutan
Penulis : Abdurrahman, Lokot Zein Nasution
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.3
Krisis ekonomi membawa dampak yang berbeda-beda dalam konteks sektoral, spasial maupun skala usahanya. Sektor-sektor yang cenderung berbasis pada sumber daya lokal tentunya akan berbeda dengan sektor-sektor ekonomi berkandungan impor tinggi. Selain itu, intensitas dampak krisis juga tergantung dari sumber permodalan dan orientasi pasarnya karena seperti diketahui bahwa krisis ekonomi Indonesia paling tidak diindikasikan oleh gejolak pasa tiga variabel ; nilai tukar rupiah, laju inflasi dan suku bunga perbankan. Secara makro gejolak pada tiga variabel terebut telah menyebabkan kontraksi perekonomian sebesar 13 persen. Sementara secara mikro gejolak tersebut tertransmisi melalui mandegnya impor bahan baku dan penolong bagi sektor industri, rendahnya daya beli masyarakat dan mandegnya sektor kredit perbankan. Paper ini dimaksudkan untuk melihat pada level mikro dampak gejolak tiga variabel tersebut terhadap kinerja UKM dan sekaligus mencoba melihat seberapa cepat gejolak tersebut berpengaruh pada kinerja usaha UKM dalam hal ini UKM di sebsektor industri pengolah hasil hutan. Selengkapnya ..
 
Kajian terhadap Pengembangan Perkotaan (Urban Development Study) Studi Kasus Kotip Bontang
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Pengembangan suatu kota dapat saja terjadi secara alami (natural) atau direncanakan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pemerintah kota. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana suatu perkotaan seperti air bersih, jalan kota,kebersihan, sampah, perumahan dan fasilitas yang lainnya, sebagian besar telah dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Padahal prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dimana sumber dana untuk pembiayaannya pun berasal dari sumber-sumber daya yang ada di daerah. Kondisi demikian telah menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pembangunan perkotaan dan menimbulkan rasa kurang puas dan ketidakadilan bagi masyarakat daerah. Gema reformasi serta terbitnya undang-undang otonimi daerah No. 22 dan 25 Tahun 1999 telah menimbulkan suatu gerakan dari daerah-daerah untuk menuntut keadilan atas perimbangan keuangan dan pembangunan yang selama ini dilaksanakan secara sentralistis. Kabupaten Kutai yang kaya sumber daya alam akan dikembangkan menjadi tiga daerah otonom. Tingkat II (UU No. 47/`999) yaitu Kutai Barat, Kutai Timur dan Kodya Bontang. Hasil Studi Lapangan menunjukkan adanya perbedaan perkembangan bagian kota moderen yang dibangun oleh perusahaan BUMN dengan baian kota yang berkembang secara tradisional. Agar kota ini dapat tumbuh berimbang perlu disusun suatu rencana kebutuhan yang didukung oleh kemampuan keuangan pemerintah daerah kodya Bontang. Selengkapnya ..
 
Studi Pengembangan Perkotaan (Urban Development Study) dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Kasus : Kota Prabumulih
Penulis : Drs. Bachrul Elmi, M.M
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.4
Pengembangan perkotaan di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih di beberapa kota (urban water supply), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen) karena itulah yang paling esensial adalah faktor manusianya dimana mereka perlu memperoleh pelayanan secara layak. Menurut Wirth (1979) kota sebagai pusat pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen status sosialnya oleh sebab keadaannya yang demikian itulah hubungan sosial antar warga menjadi longgar, acuh dan bersifat impersonal (impersonal relations). Permasalahannya adalah bagaimana membangun kota masa depan seperti kota Prabumulih yang sedang tumbuh agar konsentrasi pemukiman di kota ini membawa manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Artinya jangan sampai terjadi salah urus (mis management) dalam pengelolaan kota tersebut. Gerakan reformasi menghendaki suatu paradigma baru dalam pola berpikir dan berprilaku dan momentum ini didukung pula oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah otonomi kota. Selengkapnya ..
 
Dampak Kenaikan Upah Minimum (UM) terhadap Ketenagakerjaan di Sektor Industri "Suatu Pendekatan CGE dengan Aplikasi Indorani"
Penulis : Evi Subardi
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Dalam kondisi makroekonomi yang masih belum stabil benar yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, merosotnya nilai tukar mata uang rupiah dan tingkat inflasi yang merambah pada semua komoditi sehingga menyebabkan banyak industri yang tidak mampu melangsungkan usahanya atau memilih untuk menutup pabriknya. Namun di sisi lain, pemerintah mengusulkan untuk meningkatkan kebijakan upah minimum (UM) rata-rata sebesar 16,07%. Kemungkinan kebijakan ini akan menyulitkan kelangsungan usaha dari industri, karena akan meningkatkan biaya tenaga kerja selama masa krisis ini berlangsung. Untuk itu, artikel ini ingin melihat seberapa besar dampak ekonomi yang akan terjadi pada sektor industri setelah diberlakukan kenaikan upah minimum (UM) terutama terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan penyerapan tenaga kerja (PHK). Selengkapnya ..
 
Penggunaan "Black Scholes Model" dalam Penilaian Obligasi Konvertibel sebagai Call Options (Sunnah Beli)
Penulis : Hinsa Siahaan, SE, MBA dan Drs. A Hong
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1
Dua tema pokok yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah pertama menyangkut '"teori penentuan harga option" yang diringkas dari tulisan Aswath Damodaran, dan kedua menyangkut aplikasi teori pada penilaian harga obligasi konvertibel yang dalam tulisan ini dianggap sama dengan call option atau sunnah beli. Dalam tulisan ini yang dapat dipelajari "bagaimana teori penentuan harga call option yang dikembangkan oleh Black and Scholes saat dipergunakan untuk menilai obligasi konvertibel yang diterbitkan sebuah perusahaan. Obligasi konvertibel yang dijadikan sebagai contoh kasus adalah obligasi konvertibel PT Bank Tamara yang diterbitkan 24 Juli 1999 dan akan jatuh tempo 12 Nopember 2006. Salah satu tujuan idiil tulisan ini adalah untuk mensosialisasikan konsep dasar derivatif di kalangan masyarakat Indonesia sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan pasar derivatif di Indonesia. Selengkapnya ..
 
Analisa Kondisi Internal Petani dalam Rangka Pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT) : dengan menggunakan Model Logit, Studi Kasus Propinsi Jawa Timur
Penulis : Evi Subardi, SE
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.4
In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for suistainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the write off policy. This article tries to explore the farmer can or can't to pay back that loan. Profit models is used to support this argument. Selengkapnya ..
 
Efektivitas Kebijaksanaan Pembelian 100% Saham oleh Investor Asing pada Bursa Efek Jakarta
Penulis : Lokot Zein Nasution
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Dalam rangka mendorong pengembangan pasar modal, peranan investor asing sangat dibutuhkan. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan terbukti, bahwa peranan investor asing cukup signifikan dalam meningkatkan nilai dan frekuensi perdagangan saham serta kapitalisasi pasar di BEJ. Beberapa investor asing masih melihat adanya barrier berupa dibatasinya presentase saham yang harus dibeli/dimiliki investor asing. Bertitik tolak dari argumen tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan barrier tersebut (Keputusan Menteri Keuangan No. 455-KMK.01/1997). Sejauhmana efektivitas kebijakan ini merupakan hal yang perlu diketahui Menteri Keuangan dan sebuah penelittian telah dibuat untuk menjawabnya. Ternyata perbedaan/dampaknya tidak signifikan baik terhadap frekuensi perdagangan, ISHG maupun kapitalisasi pasar. Selengkapnya ..
 
Kaitan Antara Hutang Luar Negeri dengan Beban Ekonomi
Penulis : Makmun Sya'dullah
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2
Artikel ini menganalisis hutang luar negeri Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam kaitannya dengan beban ekonomi yang ditimbulkan dengan menggunakan model net margin yang dikembangkan oleh Liviatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 1996 total pembayaran cicilan hutang berdasarkan pembukuan telah mencapai 13,72% dari surplus consumption, surplus investment dan surplus foeign exchange reserves. Selengkapnya ..
 
Daya Saing Indonesia di Masa Krisis
Penulis : Makmun Sya'dullah
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4
Tulisan ini dimaksudkan untuk membahsa daya saing ekspor Indonesia di masa krisis. Secara teoritis turunnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat meningkatkan ekspor karena harga-harga produksi Indonesia dinilai dengan US dollar akan semakin murah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia turun drastis, hanya ekspor komoditi agroindustri dan agrobisnis yang mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat terjadi karena struktur industri Indonesia terlalu bertumpu pada bahan baku impor, akibatnya ketika nilai tukar rupiah anjlok terhadap US dollar, maka impor juga terkena dampak yang cukup significant. Untuk memperbaiki kinerja ekspor pada masa yang akan datang, maka perlu penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung, reformasi di bidang perdagangan; dan mengurangi bahkan membebaskan semua aturan yang menghambat ekspor atau menciptakan hight cost yang berakibat produk Indonesia kehilangan daya saing. Selengkapnya ..
 
Persiapan Kecamatan Tarutung sebagai Dati II Baru : Tinjauan Data 1996
Penulis : Muller Sagala
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1
Kecamatan Tarutung yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara, mengandalkan hasil pertaniannya dan ditambah hasil sektor jasa berupa penghasilan dari gaji pegawai, harus mengupayakan sektor lainnya yang masih belum tergalim secara optimal. Misalnya saja kecamatan Tarutung dapat mengolah bahan baku hasil alam menjadi produk yang mempunyai nilai tambah sehingga siap dijual ke pasar. Hasil alam berupa kemenyan dapat diolah lebih lanjut demikian juga potensi hasil alam berupa kemiri dan hasil alam lainnya. Terlebih lagi didukung dengan letak kecamatan Tarutung yang merupakan daerah lintas Sumatera dan daerah persinggahan melalui Sipirok. Usaha ini dimaksud untuk meningkatkan PAD kecamatanTarutung. Selengkapnya ..
 
Proyeksi Kota batam : Kesiapan Tenaga Kerja dalam Menyikapi Otonomi Daerah
Penulis : Muller sagala
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerah telah diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana disebut pada pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan tersebut Pemda TK. II diharapkan dapat menciptakan ekonomi daerah dan keuangan daerah yang sehat sehingga mampu membelanjai kebutuhan biaya operasional maupun biaya pembangunannya. Bagi Pemda Tk. II yang selama ini APBD-nya tergantung dari bantuan pemerintah pusat, tentu akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan modal kerja. Disamping itu kesiapan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi daerah. Selengkapnya ..
 
Perbandingan Perhitungan Nilai Tukar Nominal Rupiah
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Studi ini dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari 1980 sampai dengan 1998 dan memberikan dua kesimpulan utama. Pertama, perkembangan perdagangan internasional Indonesia yang digunakan sebagai alat penimbang dalam perrhitungan nilai tukar multilateral menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan penyebaran yang cukup berarti. Kedua, perhitungan nilai tukar dengan menggunakan metode bilateral dan multilateral memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan ini membuka kemungkinan perbedaan kesimpulan yang cukup signifikan apabila variabel nilai tukar nominal digunakan sebagai salah satu explanatory variable-nya dalam menganalisa variabel dependen ekonomi lainnya seperti inflasi, suku bunga dan sebagainya. Singkatnya, metoda pengukuran suatu variabel dapat sangat mempengaruhi hasil akhir suatu studi. Selengkapnya ..
 
"Fiscal Policy Before and After The 1997 Crisis : Case of Indonesia"
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.V No.1
This study examines the pursuant of fiscal policy by the government of Indonesia covering the period of 1984-2001, there by incorporating the periods before and after the 1997 crisis. The evidence shows that the government of Indonesia in most of the years covered in the study has run surpluses both measured by the current account, and the primary balance. In addition, the government of Indonesia ran surpluses in the overall balance since in 1990 and in 1997 it started to run deficit and the deficits have been widened. Thus, by any one of these measures, before the crisis Indonesia conducted conservative and prudent fiscal management. In addition, the tight fiscal policy might somewhat cool down the economy. Running deficits when the economy is in recession is inevitable and justifiable mostly due to the stabilization mechanism is at work and the non-discretionary part of the fiscal policy. Selengkapnya ..
 
Upaya Peningkatan Manfaat Pensiun Bagi Pensiunan Pegawai Negeri
Penulis : Evi Subardi, SE
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2
Untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik, tidak cukup hanya dengan membangun SDM saja, misalnya pendidikan dan latihan, tetapi perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kesejahteraan aparatur yang bersangkutan. Timbulnya kasus pelanggaran dan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, misalnya kolusi, korupsidan nepotisme (KKN) merupakan satu indikator yang menandakan adanya ketidaksesuaian antara beban tugas dan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh aparatur negara tersebut. Tingkat kesejahteraan yang dimaksud adalah sejahtera kini dan nanti, artinya sejahtera kini adalah yang masih aktif bekerja, misalnya peningkatan TPP, penyesuaian gaji pokok, tunjangan khusus (TKPKN) serta sejahtera nanti adalah setelah pegawai negeri tersebut pensiun. Artikel ini lebih memokuskan pada masalah-masalah kesejateraan setelah pegawai memasuki usia pensiun, terutama bagi pegawai negeri. Selengkapnya ..
 
Profil Perkembangan APBN 1999/2000 : Kuartal 1 dan 2
Penulis : Heru Subiyantoro
Sumber : Kajian Ekonomi & keuangan Vol.III No.4
Perkembangan APBN Quartal 1 dan 2 lebih banyak dilatarbelakangi oleh perkembangan masalah politik yang terjadi di tanah air, terlebih unruk Quartal 2 ditandai oleh kasus Bank Bali, Paris Club, dan Timor Timur. Kasus Bank Bali terkait erat dengan besarnya biaya bank recaptalization dan masih diperberat adanya dugaan skandal politik di dalamnya. Paris Club terkait dengan masalah beban pinjaman luar negeri, sementara isu Timor Timur terkait pula dengan beban APBN yang selama ini ditanggung pemerintah. Hal-hal seperti hutang luar negeri, subsidi, dan biaya rekapitalisasi tetap merupakan inti persoalan APBN 1999/2000. Selengkapnya ..
 
Catatan Seputar Pelarian Modal (Capital Flight)
Penulis : Heru Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1
Pelarian dana-dana yang dipicu oleh krisis nilai tukar yang menimpa Indonesia telah meninggalkan luka menganga dalam perekonomian. Pemerintahan lama harus lengser dan rakyat harus bersusah payah dihimpit kesulitan ekonomi. Terbentuknya pemerintahan baru menumbuhkan harapan akan kembalinya dana-dana yang sekian lama diparkir di luar negeri. Dengan dana-dana tersebut diharapkan perekonomian dapat diperbaiki sehingga rakyar tidak harus menjadi pribadi-pribadi agresif yang menghalalkan segala cara demi perut. Sisi lain, kembalinya dana-dana dalam jumlah besar dan tak jarang spekulatif sifatnya, telah memunculkan kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan. Kekhawatiran itu antara lain inflasi, over valued rupiah dan kemungkinan terulangnya krisis nilai tukar babak kedua akibat pelarian dana ke luar negeri. Rezim devisa bebas yang dianut Indonesia sangat memungkinkan hal tersebut terjadi. Untuk mencegah terulangnya hal yang sama maka akuntabilitas dan transparansi kebijaksanaan pemerintah menjadi point penting. Selengkapnya ..
 
Risiko Bank dan Ketentuan Rasio Kecukupan Modal (CAR) 8 %
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Pemerintah harus menurunkan batas rasio kecukupan modal (CAR) perbankan dari 4% menjadi 3% agar kredit perbankan dapat mengalir ke sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi 3,8% dapat tercapai. Soegeng Sarjadi, Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Kadin, mengatakan dengan adanya batas minimal capital adequacy ratio (CAR) sebesar 4% sangat mempersulit sektor riil mendapatkan kucuran kredit dari perbankan. Padahal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN sebesar 3,8% sangat tergantung berjalannya sektor riil, tuturnya pekan lalu. Dari sudut kepentingan memajukan sektor riil kemungkinan pernyataan tersebut di atas dapat diterima. Namun dari sudut perbankan sendiri yang dihadapkan dengan berbagai risiko, kiranya perlu dipertimbangkan bahwa pemenuhan persyaratan CAR sebesar 4% pun masih jauh dari ketentuan kecukupan permodalan yang dicanangkan oleh BIS (Bank for International Settlement) sebesar 8%. Ketentuan CAR adalah hanya salah satu pedoman untuk menghindari risiko solvency sebagai salah satu risiko yang harus dihadapi perbankan. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan secara deskriptif berbagai risiko perbankan serta latar belakang timbulnya ketentuan CAR sebesar 8% yang dicanangkan di Tokyo Juli 1988. Selengkapnya ..
 
Upaya Peningkatan Produktivitas Peneliti Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penulis : Muller Sagala
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.III No.2
Produk penelitian yang sesuai dengan target haruslah didukung dengan data dan profesionalisme peneliti itu sendiri. Profesionalisme peneliti dimulai dari dalam pribadi peneliti itu sendiri ditambah dengan faktor eksternal. Data dan informasi adalah sebagian dari faktor eksternal yang seharusnya selalu dekat dengan pelaku penelitian. Semakin jauh jarak relatif antara peneliti dengan data yang dicari maka biaya penelitian akan semakin besar. Sementara masih banyak peneliti yang merasa kesulitan mencari data dan informasi baik itu disebabkan karena kekurangan alat bantu penelitian ataupun faktor-faktor lainnya. Pencarian data dan informasi juga membawa konsekuensi penambahan dana dan pengorbanan sumber daya yang lainnya. Salah satu upaya untuk menekan biaya operasional peneliti adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk pusat basis segala data agar selalu siap, tersedia dan dekat dengan peneliti, mudah diakses, cepat dan selalu up-to-date. Analisis rancangan kebutuhan alat-alat penelitian berupa pusat basis data ini baru merupakan suatu studi awal. Selengkapnya ..
 
Studi Perbandingan Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak (Petroleum Product Pricing Policy) di berbagai Negara sebagai Acuan Menghitung Kembali Subsidi di Indonesia
Penulis : Noeroso L. Wahyudi, SE, MA
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1
Menjelang akhir tahun 1999 merebak isu yang sensitif yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri khususnya solar, minyak tanah dan premium. Kenaikan harga BBM harus segera dilakukan pemerintah mengingat subsidi yang ditanggung APBN meningkat drastis sejak tahun anggaran 1997/1998. Untuk itu perlu dikaji alasan lain yang bisa digunakan secara umum dan secara ilmiah. Dalam kajian ilmiah ini perlu diperbandingkan harga BBM, metode penentuan dan perkembangan kebijaksanaan penentuan harga di berbagai negara. Selain perlu dikemukakan kenaikan dan jenis subsidi di Indonesia. Pada akhirnya pada masa mendatang antisipasi kebijaksanaan dalam penentuan harga BBM bisa diharapkan mengatasi dua kepentingan yang berbeda yakni antara untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu dan meningkatkan pembangunan secara nasional relatif lebih baik. Selengkapnya ..
 
Potensi Dampak Penjualan Obligasi Pemerintah : Pendekatan Makroekonomi
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.4
Tulisan ini menganalisa pengaruh yang mungkin timbul sebagai akibat diperkenankannya bank-bank yang direkapitalisasi pemerintah untuk menjual obligasi pemerintah yang dimilikinya. Kemungkinan pengaruh dari penjualan obligasi tersebut atas perekonomian nasional dianalisa dengan menggunakan teori ekonomi klasik, the Ricardian equivalence theorem, dan teori Keynesian. Selanjutnya, secara ringkas ditinjau pula aspek politik ekonominya. Pembahasan tulisan ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar dampak penjualan obligasi pemerintah mengikuti prediksi model Keynesian, yaitu akan meningkatkan suku bunga dan output. Akan tetapi, prediksi ini sangat dipengaruhi juga oleh terbentuk tidaknya pasar obligasi pemerintah dan apakah otorita moneter akan menempuh kebijakan yang akomodatif ataukah independent dari kebijakan fiskal. Kondisi sosial dan politik serta kebijakan otorita moneter dapat mengakibatkan pasar obligasi tidak terbentuk sebagaimana yang diharapkan dan kalaupun terbentuk, maka dampaknya secara keseluruhan dapat positif ataupun negatif. Namun, kondisi sosial dan politik yang kondusif, adanya kepastian hukum, serta kebijakan moneter yang independent dapat membantu terciptanya dampak yang positif terhadap perekonomian nasional sebagai akibat penjualan obligasi pemerintah dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, penentu utama suksesnya perekonomian nasional adalah suksesnya sektor ekonomi swasta dalam menghadapi perkembangan dunia yang makin kompetitif. Kebijakan pemerintah yang tepat waktu dan tepat guna di berbagai sektor hanyalah merupakan fasilitator dalam menciptakan sektor swasta yang kompetitif. Selengkapnya ..
 
Analisis Penyimpangan Kebijakan Alokasi Operasi Pasar Khusus Beras dan Implikasinya Terhadap Kebocoran Dana JPS : Studi Komparatif di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Gunung Kidul
Penulis : Romulus Manurung
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.III No.4
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program Operasi Pasar Khusus (OPK) beras di 2 daerah sampel penelitian; kabupaten Karawang dan kabupaten Gunung Kidul. Sehubungan dengan terjadinya perbedaan yang kontras dalam pelaksanaan program alokasi beras kepada kelompok sasaran; keluarga prasejahtera (KPS) di kedua kabupaten, maka hal ini telah menimbulakan kesalahan sasaran (target error) yang berbeda, baik pada program alokasi 10 Kg/KK/bulan maupun pada alokasi 20 Kg/KK/bulan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah meningkatnya target error di kabupaten Karawang sebagai akibat rendahnya kualitas manajemen pengelolaan OPK beras di kabupaten tersebut, akan tetapi hal serupa tidak ditemukan di kabupaten Gunung Kidul. Untuk menganalisis penyimpangan dan manfaat kebijakan alokasi beras kepada KPS di kedua kabupaten tersebut, maka analisis komparatif dilakukan melalui pendekatan; (I) institusi penyelenggara OPK beras, dan (ii) kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, ada 3 jenis analisis yang digunakan. Pertama, analisis target error dan implikasinya terhadap kebocoran dana JPS. Kedua, analisis solusi penyimpangan kebijakan alokasi OPK beras terhadap kelompok sasaran. Ketiga, analisis dampak perubahan kebijakan OPK beras terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi KPS per bulan. Selengkapnya ..
 
Dampak Krisis Perbankan terhadap Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan : Aplikasi Structural Path Analysis pada SAM Indonesia
Penulis : Sigit Setiawan, S.T, Agunan Paulus Samosir, SE
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.V No.1
One of the policies taken by government to control the crash of rupiah in 1998 was high interest rate policy. But, the cost of that policy was the crash of banking sector caused by the negative spread. As a consequence, the operations of many banks were stopped (liquidated). Another effect caused by the high interest rate policy s the stuck of credit to real sector. This paper is intended to analyze how the impact transmissions of banking sector crisis on each economic agent using Social Accounting Matrix (SAM) approach. Based on the analysis result, the kind of economic agent getiing the hardest hit of banking crisis is firms, especially on real estate and construction sector. While on household group, the household close to financial sector which suffers the hardest hit, those are urban rich household and rural rich household. On worker group, the hardest hit impact of bankking crisis is suffered by skillful workers, those are clerical workers, not only in banking sector but also in sectors which are also affected by bankingcrisis. Selengkapnya ..
 
Potret Kesiapan Indonesia dalam Menyikapi E-Commerce sebagai Peluang Bisnis Abad 21
Penulis : Purwoko
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Pemanfaatan teknologi komputer dan telekomunikasi semakin berkembang sejak diperkenalkannya internet. Berbagai inovasi produk software yang berbasis internet seperti e-mail, FTP, Telnet dan WWW memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya untuk memperolej informasi dari pihak lain melalui internet, tanpa mengenal hambatan ruang dan waktu. E-Commerce merupakan kegiatan bisnis yang memanfaatkan internet sebagai sarana utamanya. Internet dimanfaatkan untuk melakukan penawaran produk, melakukan transaksi jual beli, melakukan pembayaran dan sebagainya. Pada saat ini e-commerce telah mulai diminati banyak orang, dan diperkirakan akan booming. Kemudian dibahas beberapa tahun mendatang. Bagaimanakah kesiapan Indonesia dalam menyikapi peluang bisnis tersebut? yang ada di Indonesia pada saat ini. Dengan Paper ini membahas peringkat serta kondisi ideal yang diperlukan agar e-commerce dapat dilaksanakan dengan baik pula kondisi pendekatan analisis SWOT studi ini merumuskan strategi yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk membangun e-commerce yang handal, dengan melibatkan pengusaha Indonesia sebagai pemeran utama dalam e-commerce di Inonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa saat ini belum banyak individu atau pengusaha Indonesia yang memanfaatkan e-commerce. Untuk mengantisipasi saat booming yang yang diperkirakan akan terjadi pada beberapa tahun mendatang perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai agar e-commerce dapat beroperasi dengan baik, serta perlu adanya peraturan yang jelas, agar pelaku bisnis, baik dari dalam maupun luar negeri tidak ragu-ragu untuk melakukan transaksi dengan pebisnis Indonesia. Selengkapnya ..
 
Peran Strategis Teknologi Informasi Untuk Mengatasi Masalah JPS : Suatu Studi Kasus
Penulis : Purwoko, Agunan P. Samosir
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2
Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menanggulangi dampak krisis, pemerintah Indonesia dengan dibantu Bank Dunia meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak krisis untuk bangkit dan menjalankan kembali roda perekonomiannya. Namun pada pelaksanaannya, program JPS banyak menghadapi kendala, yang antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi, kurangnya persiapan pada sistem distribusi dan sistem monitoring, kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, serta adanya kasus-kasus penyelewengan dalam pelaksanaan distribusi dana JPS. Paper ini menganalisa masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program JPS dalam rangka mencari pokok masalah yang dihadapi oleh program JPS, kemudian menetapkan satu tujuan untuk mengatasi pokok masalah yang ada serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. analisa selanjutnya adalah mengidentifikasi peran strategis yang dapat disumbangkan oleh teknologi informasi pada setiap kegiatan yang telah ditetapkan. Paper ini menyimpulkan bahwa teknologi informasi dapat berperan strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, antara lain melalui pembangunan sistem aplikasi dan homepage. Sistem aplikasi dimaksudkan sebagai alat bantu untuk meningkatka distribusi dana JPS, antara lain dengan membangun sistem perencanaan, sistem realisasi kegiatan, serta sistem monitoring kegiatan pengelolaan program JPS. Homepage dapat dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan sosialisi program JPS, meningkatkan transparansi pengelolaan program JPS, serta meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pelaksanaan program JPS. Mengingat luasnya cakupan sistem secara keseluruhan, disarankan agar pembangunan sistem informasi JPS secara bertahap Selengkapnya ..
 
Analisis Optimalisasi Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara : Studi Kasus KPP
Penulis : Romulus Manurung, Purwoko
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menguji tentang perlunya optimalisasi pemeriksaan pajak dengan jalan mengukur besarnya kontribusi hasil pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan pajak. Beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah : 1. Ttingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan 2. Rasio jumlah WP yang diperiksa terhadap jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan 3. Proporsi jumlah WP yang melaporkan SPT tahunan tidak benar dari jumlah SPT yang diperiksa, dan 4 kontribusi tambahan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan SPT yang tidak benar terhadap realisasi penerimaan pajak. Pemilihan sampling KPP dilakukan secara purposive sampling di tiga KPP Jakarta yaitu KPP Jakarta Kramat jati, KPP Jakarta Matraman dan KPP Jakarta Tanah Abanga. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci dari sumber informasi langsung. Analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan rata-rata masih di bawah 50% dari jumlah WP terdaftar. Semakin kecil persentase jumlah WP yang patuh melaporkan SPT tahunan, berarti semakin kecil pula peluang petugas pemeriksa di unit Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan. Dari jumlah SPT yang diterima KPP rata-rata hanya 7,4% dari WP badan dan 3,5% dari WP perseorangan yang dapt diperiksa. Data hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 51% WP badan melaporkan SPTnya secara tidak benar, dan 55% dari WP perseorangan melaporkan SPTnya secara tidak benar. Hasil pemeriksaan terhadap SPT yang tidak benar rata-rata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu sebesar 8,8% untuk WP badan dan 3,3% untuk WP perseorangan. Selengkapnya ..
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pembangunan di Indonesia
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1
Pola perencanaan selama ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan nasional yang mengacu pada program sektoral yang telah ditetapkan oleh pusat sehingga kurang memperhatikan/kebutuhan daerah. Kondisi ini membawa konsekuensi pada penerapan pola alokasi dana yang lebih menitikberatkan pada target sektoral, bukan didasarkan atas penetapan prioritas yang diusulkan oleh daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang lebih luas maka pola perencanaan akan mengalami perubahan yakni lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu daerah dituntut untuk dapat merencanakan program yang komprehensif meliputi kerangka regional dan sektoral. Dengan berubahnya orientasi pola perencanaan sektoral yang dititikberatkan pada pencapaian pertumbuhan regional, alokasi dana proyek sektoral diarahkan pada perkembangan perekonomian daerah sehingga fungsi dana sektoral berubah menjadi penyeimbang pembangunan pada masing-masing daerah. Selengkapnya ..
 
Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyongsong Penerapan Undang-undang Otonomi Daerah
Penulis : Walujo Djoko Indarto
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Era reformasi yang melanda Indonesia menuntut adanya otonomi yang lebih luas bagi daerah kabupaten dan kota, hal ini telah ditanggapi dengan arif oleh pemerintah pusat dengan mengundangkan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk "memerintah daerahnya sendiri". Maslah yang timbul kemudian adalah kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membiayai jalannya pemerintahan. Adanya bagi hasil sumber daya alam dipandang oleh pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah masih kurang adil. Sedangkan untuk daerah yang minim sumber daya alamnya, otonomi daerah ini membawa dampak yang terlalu besar, bahkan ada beberapa daerah yang akan mengalami penurunan pendapatan untuk membiayai operasional pemerintahannya. Perlu dipersiapkan secara sungguh-sungguh sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan UU ini, jangan nantinya UU ini menjadi bumerang bagi pemerintah yang hasilnya adalah disintegrasi bangsa. Selengkapnya ..
 
Analisis Tingkat Efektivitas dan Manfaat program Operasi Pasar Khusus Beras dalam Rangka Menanggulangi Kerawanan Pangan Akibat Krisis
Penulis : Sigit Setiawan, Abdurrahman
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras yang dilaksanakan sejak Juli 1998merupakan salah satu program utama dalam kegiatan Jaring Pengaman Sosial yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin (khususnya Keluarga Prasejahtera/KPS) sebagai kelompok yang paling merasakan dampak dari lonjakan harga bahan pangan. Temuan lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa program OPK Beras telah dilaksanakan secaraefektif yang diindikasikan oleh daya jangkau terhadap kelompok sasaran, di mana sekitar 90% penerima beras OPK merupakan kelompok yang memiliki akses ke pekerjaan yang rendah (maksimal tamat SD) dan mempunyai tingkat pendapatan yang rendah serta sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Pelaksanaan program OPK Beras juga telah memberikan manfaat yang cukup berarti bagi KPS. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka peranan beras OPK dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi beras perbulan yaitu sebesar 32,5% dan angka penghematan pengeluaran KPS akibat memperoleh beras dengan harga sangat murah yaitu sebesar 22,3%. Selain itu dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa target error program ini sangat kecil yaitu 1,4 kg/bln (14%0 yang berarti kelompok sasaran menerima rata-rata 8,6 kg/bln dari jumlah seharusnya 10 kg/bln. Bila angka ini dijadikan proxi untuk mengestimasi penyimpangan sasaran OPK bBeras secara nasional, maka diperkirakan terdapat 307.664 KK di luar KK sasaran yang ikut menerima beras OPK. Selengkapnya ..
 
Pengaruh Pajak terhadap produk Domestik Bruto dan Proyeksi Tahun 2000-2004
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Pemerintah Indonesia selama kurun waktu masa orde baru telah menerapkan prinsip anggaran berimbang. Pembiayaan pengeluaran pemerintah terutama bersumber dari penerimaan pajak . Pajak dapat sebagai "bult in stabilizer" yang merupakan alat penstabil yang bekerja secara otomatis dalam mengurangi perubahan pendapatan nasional. Dampak langsung apabila pemerintah menaikkan pajak, cenderung akan menurunkan PDB sehingga pajak bersifat deflasioner. Tetapi dampak tak langsung dari penerimaan pajak tersebut apabila seluruhnya digunakan untuk pembiayaan program (pengeluaran pemerintah), pengaruh netto dari kebijakan peningkatan pajak akan berantai sehingga hasil akhir pengaruhnya terhadap PDB belum tentu deflasioner, tergantung dari kebijakan pemerintah dalam alokasi penerimaan pajak tersebut. Selengkapnya ..
 
Kebijakan Moneter di Masa Krisis dalam Pengendalian Inflasi dan Nilai Tukar
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4
Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dimulai pada pertengahan Juli 1997 telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Pada bulan Pebruari 1998 angka inflasi tercatat pada level 12,76%, suatu tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Indonesia yang selama masa orde baru laju inflasi selalu ditekan di bawah dua digit. Kondisi perekonomian Indonesia menjadi sulit dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhdap US dollar. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah telah megambil kebijakan moneter yang ketat. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka dengan meningkatkan suku bunga SBI yang tercatat pada Agustus 1998 mencapai nilai tertinggi sebesar 69,51 persen. Selengkapnya ..
 
Bias dalam Penentuan Target dan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras. Studi Kasus : Penerima di Jawa Tengah
Penulis : Waluyo Djoko Indarto
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1
Krisis moneter dan ekonomi memberikan dampak turunnya pendapatan dan naiknya harga termasuk harga pangan pokok, hal ini mengakibatkan secara langsung turunnya ketahanan pangan, terutama untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Untuk mengatasi keterpurukan ini pemerintah melalaui program jaring pengaman sosial berusaha membantu keluarga tersebut dimana data dasar keluarga sasaran didapat dari BKKBN. Dalam ketentuan yang ada setiap kepala keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Berhak membeli beras sebanyak 20 Kg dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah seharga Rp 1000,00 per Kg setiap bulan. Hasil temuan lapangan di Jawa Tengah khususnya di kabupaten Wonogiri terjadi penyimpangan yang cukup signifikan dimana beras Operasi Pasar Khusus program Jaring Pengaman Sosial dibagi secara merata kepada kepala keluarga (KK) yang ada (KK Pra Sejahtera, Sejahtera I dan Keluarga Mampu yang tidak berhak membeli beras OPK). Ter adinya target error ini sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat Jawa, "sama rasa sama rasa" sehingga seluruh KK yang ada merasa berhak untuk membeli beras OPK. Utnuk mengatasi target error ini perlu disosialisasikan budaya "rasa malu" kepada KK yang mampu agar "sungkan" untuk membeli beras OPK sehingga program OPK ini dapat mencapai sasarannya dengan benar. Selengkapnya ..
 
Tinjauan Makro Dampak Krisis Moneter Terhadap Kinerja Sektor Riil
Penulis : Abdurohman, SE
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4
Monetary crisis in Indonesia has different impact on each economic sector. Sectors which one more dependent om importes components suffer more than other sectors with local content base during the crisis period. The main goal of this aticle is to analyze the correlation between the depreciation of Rupiah and the increase of interest rate over each economic sector performance. Those two variables are chosen to represent the Indonesian monetary crisis indicators according to monetary tranmission mechanism theory. As we have known, the onset of monetary crisis in Indonesia was dominantly indicated by the plunge of Rupiah exchange rate and the increase of interest rate. The estimation result shows that only agricultural sector has a positive correlation, other sectors have negative correlations. Moreover, the higher the correlation coefficient is the deeper those sectors fall. Selengkapnya ..
 
Studi Banding terhadap Pelaksanaan Program JPS di Kotamadya Jakarta Utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tapanuli Utara : Suatu Kajian Program JPS Bidang Pendidikan, JPS Bidang Kesehatan dan OPK Beras
Penulis : Sri Lestari Rahayu, Isye Iswantini
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan program JPS terutama disebabkan oleh singkatnya waktu persiapan dan jangkauan sosialisasi, kurang akuratnya data kelompok sasaran, kurang siapnya lembaga pelaksana, adanya KKN dari pelaksana serta pemahaman yang berbeda dari konsep program JPS, terkesan sangat tergesa-gesa dalam mengatasi keadaan yang saat itu dianggap sangat membutuhkan uluran bantuan kemanusiaan khususnya kepada masyarakat miskin maupun pengangguran korban PHK. Oleh karena itu, dalam usia 2 tahun pelaksanaan program perlu diadakan penelitian, seberapa jauh tingkat efisien dan efektifitasnya, hal-hal apa yang dapat digunakan untuk penyempurnaan, dan kinerja Program JPS dilaksanakan di lapangan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Sehubugnan dengan hal tersebut, Tim Pengendali GTP-JPS bersama-sama dengan beberapa lembaga penelitian telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan program JPS di beberapa daerah dan hasilnya dianalisis menjadi salah satu bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi kerawanan sosial ekonomi yang menimpa masyarakat miskin dan pengangguran di sekitar perkotaan. Selanjutnya tulisan berikut melukiskan sebagian dari pelaksanaan program JPS yang dilakukan pada akhir tahun 1999, yang kebetulan penulis sendiri secara mendalam ikut melakukan studi banding di tiga propinsi yang mempunyai profil yang berbeda, secara rinci akan diuraikan dalam bab pendahuluan, maksud dan tujuam, karakteristik sosial-ekonomi, pemanfatan potensi wilayah, profil penerima manfaat, efisiensi dan efektivitas, kesimpulan dan rekomendasi. Selengkapnya ..
 
Analisis Efektivitas Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 dan Efisiensi Pasar Modal Indonesia
Penulis : Syahrir Ika
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2
Memasuki era cross border (daya jerja teknologi informasi yang tidak kenal batas) serta persaingan antarnegara dalam menarik ddana investasi, dan secara internal ada perubahan manajemen keperintahan yang terfokus pada desentralisasi, menuntut semua perangkat UU perlu dievaluasi kembali efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta daya relevansinya, termasuk UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam lima tahun pelaksanaan UU tersebut, telah terjadi perkembangan yang positif, kalau saja tidak ada gangguan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 maka dapat dipastikan kib\nerja pasar modal Indonesia bisa melampaui bursa Thailand dan Philipina. Walaupun terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 tetapi kajian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 cukup efektif tetapi belum mendorong terjadinya efisiensi pasar. Disamping itu, belum ditemukan adanya faktor-faktor yang paling mendasar yang menuntut adanya perubahan UU No. 8 Tahun 1995, kecuali keputusan menteri keuangan yang lebih bersifat operasional. Selengkapnya ..
 
Kerangka Konseptual Privatisasi BUMN dan Aplikasinya di Indonesia
Penulis : Syahrir Ika
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4
Kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis, membutuhkan peran strategis sekitar 200 BUMN. Karena itu wajah BUMN harus dihapuskan dari praktek-praktek proteksi dan subsidi serta kontrol birokrasi yang ketat akibat intervensi politik negara yang sangat dominan. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini intervensi negara masih dominan, akibatnya proses privatisasi BUMN berjalan sangat lambat. Pilihan metode privatisasi yang dipilh juga sangat terbatas dimana hanya ada enam BUMN yang sudah go public, sementara BUMN yang merger baru dilakukan oleh empat bank negara (menjadi Bank Mandiri). Fakta ini memberi kesan kuat bahwa ada semacam keraguan pemerintah untuk melakukan privatisasi BUMN. Keraguan ini menunjukkan betapa besarnya intervensi negara terhadap manajemen BUMN. Padahal banyak sekali BUMN yang bekerja secara tidak efisien, bahkan audir BPKP menunjukkan bahwa kerugian yang dialami BUMN pada tahun buku 1998 telah mencapai Rp 60,7 triliun. Peran strategis BUMN tersebut hanya dapat diwujudkan jika BUMN perlu diprivatisasikan, agar pelaksanaan program privatisasi ini dapat berjalan secara efisien dan efektif, diperlukan suatu komite privatisasi di bawah koordinasi Menteri BUMN, yang anggotanya terdiri dari mereka yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, hukum bisnis dan manajemen. Tugas komite privatisasi adalah mempersiapkan pelaksanaan privatisasi, menentukan strategi dan memonitor pelaksanaan privatisasi, lalu bersama-sama pemerintah melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan kualitas privatisasi. Komite ini juga melakukan kajian yang mendalah terhadap semua perangkat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang BUMN dan melakukan upaya penyempurnaannya. Rencana pelaksanaan privatisasi BUMN perlu dikonsultasikan dengan DPR agar mendapat dukungan politik, mengingat amanat UUD 1945 menyebut BUMn adalah milik semua rakyat Indonesia. Dukungan politik diperlukan untuk mengajak partisipasi semua rakyat Indonesia dalam pelaksanaan program privatisasi. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat, perencanaan dan pelaksanaan serta kinerja privatisasi harus dilakukan secara transparan dan dipublikasikan melalui media massa dan elektronik secara periodik. Selengkapnya ..
 
Analisis Dampak penurunan Subsidi BBM terhadap Perekonomian dan Pencemaran Lingkungan : Simulasi Model Computable General Equilibrium (CGE)
Penulis : Abdurrahman,SE
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.V No.1.
Subsidy policy of fuel oil always becomes a dilemma, which is not only related to the budget burden but also related to its effectiveness and suistained avaibility offuel oilstock (energy conservation). In addition, because of the wide linkages of fuel oilto other economic sectors, so the change in subsidy policy of fuel oil - that will affect the domestic price of fuel oil - could have wide and crucial impact on many sectors. This paper is intended to analyze the impact of the increase of fuel oil domestic price asa consequence of the decrease of fuel oil subsidy on economic and environmentsectors. Impact analysis on economics sectors will be observed on three aspects ; macroeconomic (economic growth, employment, and inflation), International trade(export, import, and term of trade), and fiscal (government,s income, government'sexpenditure, and government's saving). While, the environment impact will be observed on its change on pollutants resulted from burning process of fuel oil to gain energy. This paper analysis will use the wide impact model called Computable General Equilibrium (CGE) Indorani Model which is developed by Inter University Center-Economic Studies of Gadjah Mada University in cooperation with Monash University,Australia. Selengkapnya ..
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebaiknya Pajak Daerah atau Pajak Pusat ?
Penulis : Drs. Anggiat Sitanggang, MSoc.Sc
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan
Dibanyak negara kewenangan pengelolaan dan pemungutan pajak properti (Property Tax) diserahkan kepada daerah. secara teoritis pajak properti memang sangat feasible sebagai pajak daerah baik dari segi kecukupan (adequacy), keadilan (equity), dan dari segi relatif netralnya efek distorsiyang ditimbulkannya (neutrality). Di Indonesia jenis pajak ini masih menjadi pajak pusat walaupun hapir seluruh hasil penerimaan dari pajak tersebut dibagi kembali ke daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PBB selama ini kurang begitu mengembirakan. Dari hasil analisa yang dilakukan juga diperoleh hasil bahwa sangat sulit untuk mencari justifikasi mengapa pajak PBB masih tetap dipertahankan sebagai pajak pusat. Pengalihan PBB menjadi pajak daerah diharapkan dapat memperbaiki kinerja penerimaan PBB.Disamping untuk meningkatkan kinerja pemungutan PBB, alasan lain yang paling utama mengapa PBB sebaiknya dijadikan pajak daerah adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya suatu jenis daerah yang kewenangan penentuan tarif dan pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah daerah (lokal taxing power) dan yang dapat menghasilkan penerimaan yang memadai bagi daerah merupakan salah satu prasyarat terlaksananya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selengkapnya ..
 
PERSPEKTIF DESENTRALISASI 2001
Penulis : Almizan Ulfa, S.E, M.S
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN Tahun IV, No.4, Desember 2000 No. ISSN: 1410-3249
Desentralisasi dapat merupakan instrumen yang ampuh untuk mobilisasi dana, peningkatan pelayanan umum, peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Tetapi, jika syarat-syarat desentralisasi yang mencakup tersedianya peta desentralisasi, adanya kejelasan tugas-tugas pengeluaran, dan adanya penyerahan tugas-tugas penerimaan (kewenangan perpajakan) yang mencukupi ke daerah, tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka resiko munculnya berbagai ancaman termasuk naiknya tekanan defisit APBN serta memburuknya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah dan daerah sulit untuk dihindari. Artikel ini secara kritis memperlihatkan bahwa tidak satupun dari persyaratan-persyaratan penting yang dibutuhkan agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan baik dapat dipenuhi oleh Indonesia. Selengkapnya ..
 
OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI
Penulis : Makmun, S.E, M.M
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN Tahun IV, No.4, Desember 2000 No. ISSN: 1410-3249
Obligasi daerah merupakan instrumen baru bagi Pemerintah Daerah. Instrumen ini memiliki landasan yang kuat yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Obligasi daerah dapat diartikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pinjman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana masyarakat dan investor. Sebagai konsekuensinya, apabila Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi adalah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi. Pemanfaatan dana obligasi daerah harus ditunjang oleh spirit partisipasi, yang mampu menciptakan kontrol masyarakat guna menghindari terjadinya unsur KKN yang menghambat tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran daerah. Selengkapnya ..
 
STUDI PENGEMBANGAN PERKOTAAN (URBAN DEVELOPMENT STUDY) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH, Case Study: Kota Prabumulih
Penulis : Drs. Bachrul Elmi, M.M
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN Tahun IV, No.4, Desember 2000 No. ISSN: 1410-3249
Pengembangan perkotaan di Indonesia, telah menjadi perhatian pemerintah sejak Tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih dibeberapa kota (urban water suplay), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen), karena itulah yang paling essensial adalah faktor manusianya dimana mereka perlu memperoleh pelayanan secara layak. Menurut Wirth (1979) kota sebagai pusat pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang–orang yang heterogen status sosialnya, oleh sebab keadaannya yang demikian itulah hubungan sosial antar warga menjadi longgar, acuh dan bersifat impersonal (impersonal relations). Permasalahannya adalah bagaimana membangun kota masa depan seperti kota Prabumulih yang sedang tumbuh agar konsentrasi pemukiman di kota ini membawa manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Artinya jangan sampai terjadi salah urus (mis management) dalam pengelolaan kota tersebut. Gerakan reformasi menghendaki suatu paradigma baru dalam pola berfikir dan berperilaku dan momentum ini didukung pula oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah otonomi kota. Selengkapnya ..
 
OBLIGASI SEBAGAI SUMBER DANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
Penulis : Drs. Hinsa Siahaan, M.B.A
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN Tahun IV, No.4, Desember 2000 No. ISSN: 1410-3249
Tulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan obligasi sebagai sumber dana jangka panjang dapat melipatgandakan kemakmuran atau melipatgandakan kekayaan pemilik perusahaan, asalkan digunakan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan menimbulkan kerugian besar jika digunakan pada kondisi yang tidak tepat. Demikian juga halnya, jika negara menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk mendanai pembangunan akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat jika dilakukan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat jika digunakan secara tidak tepat guna. Penggunaan utang luar negeri selama tiga dekade terakhir ini, analog dengan penggunaan obligasi yang dilakukan perusahaan sudah waktunya dievaluasi secara sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya diketahui seberapa besar sumbangannya di dalam melipatgandakan kemakmuran rakyat, atau sebaliknya telah menyengsarakan rakyat. Selengkapnya ..
 
ANALISIS PUTUSAN BPSP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Penulis : Drs. Romulus Manurung, M.Sc, Ir. Walujo Djoko Indarto, M.M, Ir. Tri Wibowo, M.M
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN Tahun IV, No.4, Desember 2000 No. ISSN: 1410-3249
Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), di tengah masyarakat khususnya di kalangan ahli hukum terdapat dualisme pandangan terhadap penyelesaian sengketa pajak. Pandangan pertama berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang peradilan tata usaha negara, sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang badan peradilan perpajakan (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak), sehingga tidak termasuk dalam peradilan tata usaha negara. Ketidakjelasan status BPSP apakah sebagai Badan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan membawa dampak kepatuhan WP dalam penyelesaian sengketa pajaknya. Penelitian ini melihat sejauhmana putusan BPSP tersebut memberikan rasa keadilan kepada WP serta independensi BPSP dalam penyelesaian sengketa pajak. Selengkapnya ..
 
ANALISA KONDISI INTERNAL PETANI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) PADI: Dengan menggunakan Model Logit, Studi Kasus Propinsi Jawa Timur
Penulis : Evi Subardi, S.E
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN Tahun IV, No.4, Desember 2000 No. ISSN: 1410-3249
In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for sustainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the write off policy. This article tries to explore the farmer can or can’t to pay back that loan. Probit models is used to support this argument. Selengkapnya ..
 
Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan Republik Indonesia
 [Home]   [Glosarium]   [E-Kliping]   [Pustaka Online]   [Arsip]   [Site Map
Copyright © fiskal.depkeu.go.id, 2007