Badan Kebijakan Fiskal

Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN 2013 dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah

Jumat, 14 September 2012

(Jakarta, 13/09) Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Prof. DR. Bambang Soemantri Brodjonegoro menjelaskan tentang Kebijakan Fiskal dan Postur APBN dalam “Expert Meeting Budget Office” dengan tema “Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN 2013 dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” yang bertempat di Hotel Atlet Century Park, Senayan Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan tentang dasar penyusunan RAPBN 2013 dan arah kebijakan fiskal 2013, kebijakan dan sasaran pendapatan negara, kebijakan dan alokasi belanja pemerintah pusat, kebijakan dan alokasi belanja transfer ke daerah, dan kebijakan besaran pembiayaan anggaran. Secara spesifik beliau membahas langsung hal-hal yang bersinggungan dengan tema, yaitu tentang total belanja negara yang dialokasikan di daerah tahun 2013 serta isu-isu terkini keuangan daerah. Melihat postur RAPBN tahun 2013 sudah dipastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat sangat mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Secara riil pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya selisih kenaikan alokasi transfer ke daerah sebesar 40,1 triliun antara APBN-P 2012 sebesar 478,8 triliun menjadi 518,9 triliun dalam RAPBN 2013. Kenaikan tersebut bersumber dari peningkatan DAU sebesar Rp32,3 triliun, peningkatan DAK sebagai akibat dari kebijakan affirmative policy kepada 183 kabupaten dareh tertinggal (tambahan DAK Rp1,88 triliun) dan pengalihan anggaran dekonsentrasi/ tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK sebesar Rp417 milyar. Kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah juga bersumber dari adanya peningkatan dana penyesuaian terutama untuk tunjangan profesi guru.

Bukti lain pemerintah sangat mendukung pembangunan di daerah dapat kita lihat dalam pokok-pokok kebijakan transfer ke daerah tahun 2013, arah kebijakan Dana Perimbangan (DBH 2013, DAU 2013, dan DAK 2013), Alokasi DAK 2013, dan kebijakan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Secara rinci dijelaskan arah kebijakan Dana otonomi Khusus 2013 sebagai berikut :

  1. Diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional;
  2. Diberikan kepada Provinsi Aceh setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional.
  3. Dana tambahan infrastruktur diberikan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papu Barat.

Expert meeting yang di pandu oleh DR. Rasiden Sitepu (Staf Ahli Budget Office DPD-RI) sebagai moderator berjalan selama sekitar 2 jam. Pada kesempatan tersebut hadir juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya DR. M. Khusaini, S.E., M.Si., M.A. yang membahas tantangan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2013. (aanridha)

File terkait :


Share |
Full Site