Badan Kebijakan Fiskal

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011

Senin, 06 Februari 2012

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011

SEBUAH KEBIJAKAN INSENTIF PERPAJAKAN

UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN INVESTASI PERMANEN

 

Paket Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Menarik Investasi Permanen di Indonesia

               Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah telah berupaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya-upaya itu tercermin dari kebijakan-kebijakan Pemerintah baik berupa kebijakan perbaikan infrastruktur, iklim investasi, maupun inisiatif-inisiatif lainnya di bidang keuangan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menarik investor untuk melakukan investasi jangka panjang di Indonesia.

               Pada tahun 2012, Pemerintah meyakini bahwa upaya pemulihan ekonomi global masih akan berlanjut. Seiring dengan upaya untuk  mengantisipasi  berbagai kemungkinan dampak krisis ekonomi dunia terhadap Indonesia, Pemerintah selalu mengawasi secara ketat perkembangan ekonomi dan peristiwa global, khususnya perkembangan di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Namun demikian, berdasarkan pengalaman Indonesia pada krisis ekonomi dunia yang terjadi di tahun 2008-2009 lalu, Pemerintah merasa optimis bahwa perekonomian Indonesia akan mampu bertahan terhadap berbagai guncangan yang timbul dari krisis ekonomi dunia saat ini.  Kenyataan menunjukkan bahwa pada tahun 2011 lalu, di tengah-tengah gejolak ketidakpastian perekonomian dunia, Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2011. Hal ini telah menjadi bukti terhadap kekuatan dan daya tahan ekonomi Indonesia. Untuk selanjutnya, Pemerintah akan terus berusaha mempersiapkan diri dengan sejumlah kebijakan agar krisis ekonomi global tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan sebesar 6.7% pada tahun 2012 (RAPBN).

               Sebaliknya, apabila dikelola dengan tepat, pada dasarnya krisis ekonomi dunia saat ini dapat menjadi momentum bagi peningkatan kinerja perekonomian Indonesia selanjutnya. Sebagaimana diketahui, krisis di kawasan Eropa dan Amerika yang terjadi saat ini telah membuat banyak investor berpaling mencari kawasan lain untuk menanamkan modalnya. Pemerintah berpendapat bahwa merupakan hal yang bijak apabila Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini seoptimal mungkin untuk menarik investasi-investasi yang saat ini sedang membutuhkan rumah tersebut. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Pemerintah telah mencanangkan Paket Insentif Fiskal, yang meliputi kebijakan di bidang perpajakan maupun kepabeanan. Keberadaan fasilitas fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia, baik dari perspektif domestik maupun internasional, sehingga pada akhirnya mampu mengakselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

               Kemajuan perekonomian Indonesia pada masa-masa ini sebenarnya telah diakui oleh lembaga pemeringkat internasional. Iklim investasi Indonesia yang semakin baik telah berhasil mengangkat peringkat utang Indonesia oleh lembaga rating Moody’s menjadi Baa3, yang berarti masuk ke level investment grade atau kategori layak investasi. Lembaga pemeringkat Fitch juga telah menaikkan peringkat "foreign currency long term" (tingkat risiko untuk berinvestasi di suatu negara dalam jangka panjang) Indonesia dari BB+ menjadi BBB-. Peringkat rating ini secara langsung merefleksikan ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia, rendahnya rasio utang publik, penguatan likuiditas eksternal serta terdapatnya kerangka makro ekonomi yang bijak dan prudent. Kemampuan Indonesia mendapatkan peringkat Investment Grade dari dua lembaga rating utama di dunia tersebut (Fitch dan Moody’s) menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, di tengah ketidakpastian perekonomian global yang sedang berlangsung saat ini.

 

Penerbitan PP 52 tahun 2011:

Sebuah Kebijakan Insentif Perpajakan Untuk Mendukung Peningkatan Investasi Permanen

         Meskipun upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia telah menuai hasil yang semakin nyata dan mendapat pengakuan dunia internasional, peran investasi dalam perekonomian Indonesia masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan. Di bidang fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 15 Agustus tahun 2011 Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa Tax Holiday bagi industri pionir melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-130/PMK.011/2011. Untuk memberi alternatif fasilitas Pajak Penghasilan di samping Tax Holiday dan memperluas bidang usaha atau daerah tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 22 Desember 2011, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan insentif perpajakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

         PP 52 tahun 2011 merupakan revisi kedua dari PP No 1 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa investment allowance, bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.  Revisi pertama PP Nomor 1 tahun 2007 diberikan oleh PP nomor 62 tahun 2008. Pembahasan PP 52 tahun 2011 telah melibatkan seluruh instansi terkait dibawah koordinasi Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian.

         Fasilitas Pajak Penghasilan Badan yang diberikan dalam PP 52 tahun 2011 dimaksud meliputi:

  1. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun.

Fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto tersebut dimaksudkan agar pada awal periode operasi komersial, Wajib Pajak tidak dibebani dengan pengenaan Pajak Penghasilan Badan yang besar sehingga dapat mempercepat pengembalian investasi dan meningkatkan imbal hasil investasi.

  1. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sehingga masa total penyusutan aktiva menjadi setengah dari masa penyusutan dan amortisasi yang berlaku normal.

Fasilitas percepatan masa penyusutan dan amortisasi aktiva ini dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada awal periode operasi komersial investasi untuk meringankan cash flow usaha.

  1. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri, yakni sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Dengan pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas dividen ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

  1. Perpanjangan masa kompensasi kerugian, dari 5 tahun menjadi maksimal 10 tahun.

Perpanjangan tersebut diberikan apabila Wajib Pajak berada di kawasan industri dan kawasan berikat, mempekerjakan 500 orang tenaga kerja Indonesia, melakukan investasi untuk infrastruktur ekonomi dan sosial, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan paling sedikit 5% dari jumlah investasi, dan menggunakan bahan baku hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%.

         Dibandingkan ketentuan sebelumnya (PP 62 tahun 2008), PP 52 tahun 2011 membawa perubahan sebagai berikut:

  1. Penyempurnaan bidang usaha tertentu yang mendapat fasilitas untuk mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung hilirisasi industri, mendukung kebijakan pengembangan industri nasional, serta untuk mendukung program MP3EI.
  2. Lebih memprioritaskan pengembangan daerah-daerah tertentu, untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Perkembangan jumlah bidang usaha dan daerah tertentu yang mendapat fasilitas adalah sebagai berikut:

Fasilitas PPh

PP No. 1

Tahun 2007

PP No. 62

Tahun 2008

PP No. 52

Tahun 2011

Lampiran I

(Bidang usaha   tertentu)

53

67

52

Lampiran II

(Bidang usaha di   daerah tertentu)

19

34

77

Jumlah

72

101

129

 

               Dengan memanfaatkan momentum positif perekonomian Indonesia dalam perspektif internasional saat ini, Pemerintah yakin bahwa PP 52 tahun 2011 tersebut akan menambah daya tarik iklim investasi Indonesia bagi investor dalam negeri maupun luar negeri, sehingga investor memiliki alternatif insentif yang mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyejahterakan rakyat.

File terkait :


Share |
Full Site