Badan Kebijakan Fiskal

Wapres: Angkat Citra Bangsa, Cintailah Produk Dalam Negeri

Sabtu, 03 Mei 2008

BANDUNG (Suara Karya): Mungkin di masa lampau kalangan pejabat pemerintah atau masyarakat kalangan atas boleh berbangga jika menggunakan produk impor.

Namun saat ini kondisinya berbalik. Kalangan pejabat justru akan merasa malu jika menggunakan produk impor. Kondisi ini tercipta salah satunya karena dorongan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Menurut Wapres, untuk mengangkat citra bangsa, seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pejabat, harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Apalagi kualitas dan harga produk dalam negeri lebih kompetitif dibanding produk impor.

"Untuk terus mengangkat citra bangsa, maka cintailah produk dalam negeri. Dan imbauan atau kampanye ini harus dilakukan terlebih dahulu di kalangan pejabat pemerintahan. Selanjutnya pasti diikuti oleh jajaran di bawahnya. Dulu, saat presiden memakai batik, sekarang semua orang hingga lapisan bawah juga pakai batik. Dampaknya, industri batik kita berkembang. Maka, waktu saya melihat pejabat, termasuk menteri, masih memakai sepatu impor, misalnya merek Bally, maka saya minta semua mulai pakai sepatu buatan dalam negeri. Jadi setiap mau rapat, menteri-menteri saya periksa sepatunya," kata Wapres di hadapan ratusan perajin dan produsen sepatu di Bandung, kemarin (2/3).

Pernyataan Wapres ini terungkap dalam dialog dengan ratusan perajin dan produsen sepatu di Jawa Barat yang dilaksanakan di lokasi pergudangan salah satu produsen sepatu di Bandung, PT Fortuna. Hadir pada acara ini Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriansyah, dan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko.

Menurut Wapres, di tengah kondisi krisis keuangan global saat ini, Indonesia termasuk beruntung karena tidak mengalami dampak yang terlalu besar. Ini karena Indonesia memiliki kekuatan pasar domestik yang besar. Dalam hal ini, industri di dalam negeri masih bisa menciptakan nilai tambah.

"Jadi, terkait upaya memprioritaskan penggunaan dalam negeri tidak hanya cukup dengan aturan dan arahan saja, tapi memang harus dimulai dari kalangan pejabat pemerintah dulu dan pasti akan diikuti oleh jajaran di bawahnya," tutur Wapres.

Lebih jauh Wapres Jusuf Kalla mengatakan, perajin dan pengusaha sepatu dalam negeri perlu meningkatkan standar mutu produk. Upaya ini bisa difasilitasi oleh pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan asosiasi terkait. Pemerintah pada prinsipnya akan berusaha mencoba memberikan fasilitasi dan bantuan jika memang memungkinkan.

"Setiap pemerintah berusaha agar industri di dalam negerinya bisa meningkatkan nilai tambah. Selain pasar dalam negeri, saya perkirakan ekspor sepatu juga bisa bertahan atau bahkan meningkat. Ini karena importir saat ini tidak berani mengambil banyak keuntungan untuk menjaga daya beli masyarakatnya. Jadi pesanan ekspor tetap ada, " ucap Jusuf Kalla.

Sementara itu, Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, kalangan pengusaha dan produsen sepatu dalam negeri meminta insentif, khususnya untuk yang berorientasi ekspor. Ini juga diperlukan untuk menarik investasi ke dalam negeri. Salah satu permintaan yang cukup mendesak adalah pemberian fasilitas pemotongan pajak ekspor (tax rebate).

"Kami minta insentif untuk produk yang bisa ekspor, yaitu tax rebate, kalau bisa 10 persen-lah. China saja sudah menerapkan 17 persen," kata Eddy Widjanarko.

Pemotongan pajak ini penting agar produk sepatu Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar ekspor karena nagara-negara pesaing seperti China sudah sedemikian rupa melindungi industri sepatunya agar bisa bersaing di pasar luar negeri. Selain itu, kalangan pengusaha juga meminta pembebasan kewajiban PPh pasal 21 untuk karyawan selama 2 tahun, khususnya untuk investasi baru. (Andrian)

File terkait :




[2008-05-03] Berita Fiskal | Berita Media | RUU PPh Disahkan Jadi UU

Badan Kebijakan Fiskal

RUU PPh Disahkan Jadi UU

Sabtu, 03 Mei 2008

Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

”Pelaksanaan undang-undang ini sangat memengaruhi target dan proyeksi penerimaan pemerintah dalam Rancangan APBN 2009. Namun, kami menyadari, perubahan-perubahan dalam UU ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (2/9) di Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyebutkan, akibat berbagai aturan baru dalam UU PPh tersebut, potensi penerimaan pajak tahun 2009 akan menurun dari 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi 21 persen atas PDB.

Penurunan itu setara dengan Rp 40 triliun. Penyebab turunnya penerimaan pajak, antara lain, adalah penurunan tarif PPh, yakni dari paling tinggi 35 persen menjadi maksimal 30 persen bagi wajib pajak pribadi. Selain itu, ada penurunan tarif PPh wajib pajak badan dari maksimal 30 persen menjadi 28 persen dan bisa diturunkan lagi ke 25 persen.

Penyebab lainnya adalah dinaikkannya batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 20 persen dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Begitu juga dengan tanggungan istri dan tiga orang anak yang dinaikkan PTKP-nya dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta per tahun per orang.

Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan, penurunan PTKP tidak akan menolong masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diikuti dengan kebijakan lain. ”Aturan itu sebaiknya dibarengi kebijakan penerapan upah bruto pekerja. Jangan sampai peningkatan PTKP itu hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Andi.

File terkait :





Share |
Full Site