Kajian Fiskal

Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju vs Negara Berkembang

Senin, 30 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kerjasama Internasional

Oleh : Chairuddin Syah Nasution, Peneliti Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Kumpulan kebijakan keuangan inklusif Pemerintah negara-negara G20 ini dirangkum oleh penulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan

Kajian Singkat Analisa Keikutsertaan Indonesia sebagai Anggota Better Than Cash Alliance (BTCA)

Senin, 30 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kerjasama Internasional

Oleh : Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Dalam beberapa tahun belakangan ini, keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di forum-forum internasional dan regional, antara lain G20, OECD, APEC dan ASEAN.

Kebijakan PPN Untuk Mendukung Angkutan Kereta Api Yang Murah, Aman dan Cepat

Senin, 30 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Transportasi perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan penumpang dan barang.

Kajian Efektivitas Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok

Senin, 30 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pengenaan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) dapat dilakukan jika harga ekspor suatu barang yang diimpor bernilai lebih rendah dari harga normalnya dan menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.

Analisis Penerimaan Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian, Konstruksi, dan Jasa-Jasa

Senin, 30 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Rasio PPh dan PPN terhadap PDB (tax ratio) terus mengalami penurunan secara keseluruhan sejak tahun 2011 dengan sektor pertanian, konstruksi, dan jasa sebagai sektor-sektor dengan tax ratio terendah.

Ringkasan : Kajian Review Tarif Royalti Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tarif Royalti Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

Strategi Kebijakan Ekspansif/Kontraktif Dalam APBN Jangka Menengah.

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam literatur ekonomi, paling tidak ada dua pendekatan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan posisi kebijakan fiskal (fiscal policy stance) dalam kaitannya dengan konjungtur perekonomian, yakni keseimbangan internal (internal balance) dan keseimbangan eksternal (external balance).

Ringkasan Eksekutif : Kajian Subsidi Transportasi Angkutan Laut dalam Rangka Memperkuat Sistem Logistik Nasional

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas lautan yang lebih besar dari luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 3,9 juta km2,sedangkan luas daratan mencapai 1,9 juta km2.

Pengaruh Aliran Masuk Devisa Tenaga Kerja (Workers Remittances) Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Muhammad Afdi Nizar, Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Mekanisme transfer sumber daya (resources) dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang memiliki berbagai bentuk dan derivasi.

Pengaruh Pariwisata Terhadap Perdagangan Internasional Di Indonesia

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Muhammad Afdi Nizar, Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Kontribusi sektor ini yang paling nyata adalah terhadap penerimaan devisa negara.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 64 halaman 10 dari 655 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email