Kajian Fiskal

Pembenahan PDAM: Fasilitas Pemerintah vs Revitalisasi Manajemen

Selasa, 30 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Sofia Arie Damayanty, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Persoalan air bersih merupakan masalah pelik yang dihadapi semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju.

Aspek Perpajakan Viability Gap Fund

Selasa, 30 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Sofia Arie Damayanty dan Hadi Setiawan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Pemerintah Indonesia terus berupaya bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Selasa, 30 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Sri Bagus Guritno2 dan Praptono Djunedi, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mencengangkan dunia di tengah krisis ekonomi global, dimana negara ini tercatat sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi setelah China.

Memanfaatkan Dana Halal untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Selasa, 30 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Brahmantio Isdijoso2 dan Widodo Ramadyanto, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan dana untuk pembangunan menjadi semakin besar.

Persepsi Pengusaha Dan Pekerja UMKM Terhadap Program Jaminan Sosial Nasional

Selasa, 30 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Fajar Hasri Ramadhana dan Hidayat Amir, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Reformasi jaminan sosial di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang. Semenjak tonggak baru lahirnya jaminan sosial nasional melalui

Tax Expenditure: Pengenalan Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

Senin, 29 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Zainul Arifin, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pelaporan tax expenditure dalam kerangka anggaran pemerintah sekarang ini semakin terlihat di banyak negara. Negara anggota OECD telah mulai melaporkan tax expenditure dalam dokumen anggaran yang umumnya untuk keperluan transparansi dan pengambilan keputusan.

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian

Senin, 29 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

Analisis Keekonomian Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3b) Indonesia-Irak

Senin, 29 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Triyono Utomo, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan suatu kesepakatan dua negara dalam rangka mengatur hak pemajakan di antara keduanya.

Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Daerah

Jumat, 26 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku seharusnya sebagian besar digunakan untuk mencapai pengurangan emisi karbon di daerah untuk mencapai sasaran RAD GRK bidang kehutanan. Walaupun dasar hukumnya sudah jelas dan mengikat para pihak terkait, dalam pelaksanaannya DAK Kehutanan sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk mengendalikan program nasional untuk mengurangi emisi karbon pada tingkat daerah. Sejak tahun 2010 kebutuhan akan dana DAK Kehutanan terus meningkat dan peningkatan kebutuhan dana DAK Kehutanan ini dikaitkan dengan rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK). Walaupun permintaan dana DAK Kehutanan dikaitkan dengan beban kehutanan yang besar untuk menurunkan emisi karbon, mekanisme alokasi dan penggunaan DAK Kehutanan belum dikaitkan dengan target pengurangan emisi karbon atau faktor-faktor yang mendukung pengurangan emisi karbon seperti adanya rencana kegiatan pengurangan emisi karbon dan mekanisme monitoring, reporting, and evaluation (MRV). Selain permasalahan diatas, mekanisme alokasi DAK Kehutanan juga belum banyak dipahami oleh semua pihak yang terlibat termasuk daerah penerima DAK Kehutanan.

Analisis Daya Saing Karet Dan Produk Dari Karet Indonesia Terhadap China

Jumat, 26 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Karet dan produk dari karet merupakan salah satu produk unggulan penghasil devisa negara. Saat ini Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar bersaing dengan Thailand. Di satu sisi, ekspor komoditas unggulan tersebut telah menyumbang devisa bagi negeri ini, termasuk penyerapan tenaga kerja dan membantu pelestarian lingkungan alam. Dari data BPS (2011), tercatat bahwa sampai dengan tahun 2010 total ekspor produk yang mepunyai Harmonize System (HS) 40 ini sebesar USD 9,373 milyar atau mempunyai kontribusi sebesar 5,94 persen dari total ekspor nasional. Dengan demikian besarnya ekspor komoditas tersebut hampir tiga kali lipat bila dibandingkan tahun 2001 yang hanya sebesar 2,19 persen dengan nilai USD 1,2 milyar. Demikian juga bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya sebesar 4,22 persen atau sebesar USD 4,9 milyar.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 61 halaman 10 dari 619 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email