Kajian Fiskal

Rekomendasi Kebijakan Untuk Transfer Daerah Di Masa Depan

Sabtu, 29 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Regional Economist (Policy Brief Regional Economist Tahun 2013)

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan lebih dari satu dekade. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut diatur melalui Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Infrastruktur

Sabtu, 29 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Regional Economist (Policy Brief Regional Economist Tahun 2013)

Infrastruktur menyangkut berbagai barang modal, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara, energi, irigasi, sistem keuangan, jaringan komunikasi, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain sebagainya.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Pengurangan Subsidi Energi (BBM dan Listrik)

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Regional Economist (Policy Brief Regional Economist Tahun 2013)

Secara umum sumber energi dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni pertama sumber energi fosil, seperti BBM, gas, bumi, dan batubara. Kedua, sumber energi baru, seperti batubara tercairkan, gas metana batubara, batubara tergaskan, nuklir, dan hidrogen.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Hilirisasi Pertambangan

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Regional Economist (Policy Brief Regional Economist Tahun 2013)

Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang sangat kaya akan berbagai jenis sumber daya alam, baik sumberdaya alam yang ada di atas permukaan bumi maupun sumber daya yang terkandung di dalam perut bumi.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Defisit Perdagangan Internasional

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Oleh : Regional Economist (Policy Brief Regional Economist Tahun 2013)

Sejak lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dengan stabilitasyang tinggi pula. Meski belum mencapai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebelum krisis 1997-1998, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 5% sejak tahun 2000.

Kajian Evaluasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Perkembangan penerimaan negara dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Namun demikian, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami laju peningkatan yang jauh berbeda.

Kajian Formulasi Insentif Pengembangan Manufaktur

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Permasalahan utama yang dihadapi sektor manufaktur adalah belum berkembangnya produk-produk dalam kategori intermediate goods, sehingga Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kajian Kinerja Fiskal Daerah Otonom Baru (DOB)

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakanmenjadi UU Nomor 33 Tahun 2004)menandai era baru otonomi di Indonesia.

Kajian Dampak Perubahan Kebijakan Perpajakan Terhadap Potensi Penerimaan Perpajakan Sektoral

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam periode 2007 s.d. 2013, pertumbuhan penerimaan perpajakan rata-rata mencapai 15.3 persen, sedangkan pertumbuhan alamiahnya rata-rata mencapai 12,17 persen.

Kajian Potensi Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Pendekatan Makro

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Oleh : Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Peran perpajakan sangat penting bagi APBN. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauhmana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 57 halaman 10 dari 572 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email