Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Rekomendasi Kebijakan Untuk Transfer Daerah Di Masa Depan

Sabtu, 29 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan lebih dari satu dekade. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut diatur melalui Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Infrastruktur

Sabtu, 29 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Infrastruktur menyangkut berbagai barang modal, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara, energi, irigasi, sistem keuangan, jaringan komunikasi, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain sebagainya.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Pengurangan Subsidi Energi (BBM dan Listrik)

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Secara umum sumber energi dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni pertama sumber energi fosil, seperti BBM, gas, bumi, dan batubara. Kedua, sumber energi baru, seperti batubara tercairkan, gas metana batubara, batubara tergaskan, nuklir, dan hidrogen.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Hilirisasi Pertambangan

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang sangat kaya akan berbagai jenis sumber daya alam, baik sumberdaya alam yang ada di atas permukaan bumi maupun sumber daya yang terkandung di dalam perut bumi.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Defisit Perdagangan Internasional

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Sejak lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dengan stabilitasyang tinggi pula. Meski belum mencapai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebelum krisis 1997-1998, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 5% sejak tahun 2000.

Kajian Pengawasan Utang Luar Negeri Swasta

Rabu, 05 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Perkembangan utang luar negeri swasta tidak dapat dipisahkan terhadap utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri swasta menjadi permasalahan tersendiri bagi perekonomian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen utang pemerintah.

Bahan Seminar Nasional Perekonomian Indonesia Menghindari Risiko MIT 2014

Kamis, 06 Februari 2014

Berita Fiskal » Berita BKF

Berikut terlampir Bahan Seminar Nasional Perekonomian Indonesia Menghindari Risiko Middle Income Trap 2014 yang akan di laksanakan pada tanggal 6 Februari 2014

Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia

Selasa, 31 Desember 2013

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Peranan sektor energi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Selain, energi sebagai sumber bahan baku industri, peranan energi juga sebagai penggerak pertumbuhan yang akan dapat menciptakan efek berantai (multiplier effect) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga energi merupakan sumber pendapatan nasional. Oleh karenanya kebutuhan energi nasional ini harus selalu tetap terpenuhi.

Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN

Selasa, 31 Desember 2013

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive).

Possible Impact Of The Abe-Kuro Monetary Expansion On The Indonesian Economy

Selasa, 31 Desember 2013

Kajian Fiskal » Kajian Ekonomi Keuangan

Recently, the so called "Abenomics", named after Mr. Shinzo Abe, the current Prime Minister of Japan, has been changed by the Japan's media into "Abe-Kuro", referring to Mr. Haruhiko Kuroda, the Governor of Bank of Japan. This "Abe-Kuro" refers to the economic policies, meant to resolve Japan's low economic growth and deflation. It consists of monetary policy, fiscal policy, and growth package. This include among others, monetary policy expansion to achieve 2% annual rate of inflation targeting rate and to correct yen appreciation to boost export. From fiscal points of view, the government introduce fiscal stimulus package, and consolidate the government budget by reducing the primary deficit and reform the tax system. The government also introduce package to encourage private investment.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 27 halaman 10 dari 271 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email