Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kajian Kinerja Fiskal Daerah Otonom Baru (DOB)

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakanmenjadi UU Nomor 33 Tahun 2004)menandai era baru otonomi di Indonesia.

Kajian Dampak Perubahan Kebijakan Perpajakan Terhadap Potensi Penerimaan Perpajakan Sektoral

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam periode 2007 s.d. 2013, pertumbuhan penerimaan perpajakan rata-rata mencapai 15.3 persen, sedangkan pertumbuhan alamiahnya rata-rata mencapai 12,17 persen.

Kajian Potensi Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Pendekatan Makro

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Peran perpajakan sangat penting bagi APBN. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauhmana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kajian Sistim Fiskal Perminyakan Indonesia: Permasalahan dan Alternative Pemecahannya

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Produksi minyak Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan selama dekade terakhir sehingga produksi rata-rata per hari mencapai sekitar 861 ribu barel pada tahun 2012, atau mengalami penurunan sebesar 44% sejak tahun 2000.

Kajian Singkat Bidang Subsidi PKAPBN: Kajian Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Jumat, 07 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Subsidi listrik terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 2005 subsidi listrik hanya berkisar Rp10.54 triliun, maka pada tahun 2010 subsidi listrik sudah mencapai Rp58.11 triliun. Pada tahun 2012, subsidi listrik mencapai Rp64.9 triliun dan pada APBN tahun 2013 subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp78.63 triliun.

Kajian Analisis Pengaturan Batas Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Jumat, 13 Desember 2013

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Salah satu kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan yang terdiri atas berbagai tingkat (multitiers level of government) yang menjadi perhatian adalah pengelolaan defisit anggaran, terutama defisit anggaran pemerintah daerah (APBD). Dasar hukum pengaturan batas defisit di Indonesia adalah UU. No.17 Tahun 2003 dan UU No.33 Tahun 2004 dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dipedomani dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Pengaturan batas defisit APBD tersebut ditunjukan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dan stabilitas makro ekonomi, khususnya apabila sumber pembiayaan defisit berasal dari pinjaman.

Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Untungnya Pemekaran

Kamis, 14 November 2013

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat pemekaran daerah untuk peningkatan kemandirian daerah.

Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Selayang Pandang

Kamis, 14 November 2013

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Isu pemekaran daerah telah bergema sejak tahun 2000. Elite daerah dan pusat berbondong-bondong mengusulkan daerahnya untuk dimekarkan. Berbagai tujuan dari pemekaran tersebut diwarnai dengan kepentingan kekuasaan dan anggaran.

Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Potret Pemekaran Daerah

Kamis, 14 November 2013

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Tujuan pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih luas lagi tujuan pembentukan DOB diharapkan membawa kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan dan kemudahan memperoleh dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK dan DBH.

Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Menyibak Kegagalan Pemekaran

Kamis, 14 November 2013

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Penilaian atas urgensi pemekaran wilayah harusnya didasarkan pada variabel pelayanan publik.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 24 halaman 10 dari 239 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email