Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Ringkasan : Kajian Review Tarif Royalti Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Tarif Royalti Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

Strategi Kebijakan Ekspansif/Kontraktif Dalam APBN Jangka Menengah.

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Dalam literatur ekonomi, paling tidak ada dua pendekatan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan posisi kebijakan fiskal (fiscal policy stance) dalam kaitannya dengan konjungtur perekonomian, yakni keseimbangan internal (internal balance) dan keseimbangan eksternal (external balance).

Ringkasan Eksekutif : Kajian Subsidi Transportasi Angkutan Laut dalam Rangka Memperkuat Sistem Logistik Nasional

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas lautan yang lebih besar dari luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 3,9 juta km2,sedangkan luas daratan mencapai 1,9 juta km2.

Executive Summary : Kajian Penentuan Skema Alternatif Kredit Program Sektor Pertanian serta Potensi Pengaruhnya terhadap APBN

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Sektor pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, hal ini paling tidak tercermin dari banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang masih bekerja pada sektor ini yaitu sekitar 39,96 juta penduduk.

Executive Summary: Evaluasi Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Dalam bidang pertanian Pemerintah telah memprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Dampak Penerapan Free Trade Area terhadap Penerimaan Perpajakan

Jumat, 27 Maret 2015

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

ASEAN sebagai suatu entitas regional perlahan berubah menjadi entitas ekonomi de facto dengan pendirian AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada 1992.

Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Produksi Pertanian

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini menimbulkan dampak positif yang cukup besar terutama dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net-ekspor (ekspor dikurangi impor).

Efektifitas dan Efisiensi Litbang dan Penyuluh Pertanian Terhadap Alokasi Anggaran Sektor Pertanian

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dihadapkan pada permasalahan krisis pangan. Berdasarkan data dari United Nation World Programme tahun 2008, tingkat kerentanan pangan terjadi pada hampir semua negara di dunia.

Evaluasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Dana bergulir dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 26 halaman 10 dari 254 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email