Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Produksi Pertanian

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini menimbulkan dampak positif yang cukup besar terutama dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net-ekspor (ekspor dikurangi impor).

Efektifitas dan Efisiensi Litbang dan Penyuluh Pertanian Terhadap Alokasi Anggaran Sektor Pertanian

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dihadapkan pada permasalahan krisis pangan. Berdasarkan data dari United Nation World Programme tahun 2008, tingkat kerentanan pangan terjadi pada hampir semua negara di dunia.

Evaluasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Dana bergulir dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Evaluasi Kebijakan Insentif Bea Masuk Kedelai

Rabu, 31 Desember 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Ketersediaan kedelai dalam negeri lebih banyak dipenuhi dari impor daripada produksi dalam negeri. Dalam periode tahun 2005 s.d. 2013, besarnya impor kedelai rata-rata sebesar 69,5 persen dari ketersediaan dalam negeri.

Kajian PNBP pada Kementerian/Lembaga

Kamis, 18 September 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam APBN selain penerimaan perpajakan. Saat ini upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan peningkatan fiscal space adalah melalui peningkatan pendapatan negara, salah satunya melalui optimalisasi PNBP.

Regulasi Penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG

Senin, 23 Juni 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Perum Bulog didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003.

Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan

Rabu, 18 Juni 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan dari hasil kajian ini, rekomendasi tentang evaluasi pelaksanaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan

Kajian Penyusunan RPP Dana Desa

Rabu, 18 Juni 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Kajian Kinerja Fiskal Daerah Otonom Baru (DOB)

Jumat, 28 Maret 2014

Kajian Fiskal » Kajian Kebijakan Pemerintah

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disempurnakanmenjadi UU Nomor 33 Tahun 2004)menandai era baru otonomi di Indonesia.

     
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 25 halaman 10 dari 248 Konten

Share |

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Data dan Informasi

Data dan Informasi
email