Sosialisasi Kebijakan Fiskal pada Kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Sosialisasi Kebijakan Fiskal pada Kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Jakarta (28/8): Badan Kebijakan Fiskal kembali menerima kunjungan mahasiswa dalam rangka sosialisasi dan diseminasi informasi tentang kebijakan fiskal ..

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Kupang

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Kupang

Kupang (27/08): Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi ..

Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan

Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan

Jakarta, (25/08): Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta ..

Karya Peneliti BKF dalam "The 5th Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Institute"

Karya Peneliti BKF dalam "The 5th Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Institute"

Jakarta (27/8): Para peneliti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kembali terlibat dalam acara forum ilmiah internasional yang cukup ber ..

Rapat Paripurna DPR RI Ke-3

Rapat Paripurna DPR RI Ke-3

Jakarta (26/08): Bertempat di Gedung Nusantara II, rapat paripurna DPR RI kembali dilaksanakan. Agenda rapat kali ini membahas jawaban pemerintah atas ..

Kurs KMK Nomor 39/KM.10/2015
Rabu, 02 September 2015

Berlaku sampai dengan  08 September 2015

USD

Amerika Serikat

14,036.00

AUD

Australia

10,027.31

CAD

Kanada

10,589.25

DKK

Denmark

2,124.75

HKD

Hongkong

1,810.79

MYR

Malaysia

3,330.96

NZD

Selandia Baru

9,054.39

NOK

Norwegia

1,692.75

GBP

Inggris

21,719.75

SGD

Singapura

9,980.09

APBN-P 2015
(Rp triliun)

 
Pendapatan Negara1.761,6
> Pen. Perpajakan1.489,3
> Pen. Bukan Pajak269,1
> Hibah3,3
Belanja Negara1.984,1
> Belanja Pem. Pusat1.319,5
> Transfer ke Daerah & Dana Desa664,6
Surplus/(Defisit) (222,5)
Pembiayaan222,5
> Dalam negeri237,7
> Luar Negeri(20,0)

Asumsi Makro APBN-P 2015
 

 
Pertumb. Ekonomi (%)5,7
Inflasi (%) y-o-y5,0
Kurs (IDR/USD1)12.500
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)6,2
Harga Minyak(USD/brl)60
Lift. Minyak (ribu brl/hari)825
Lift. Gas (ribu brl/hari setara minyak)1.221

Desentralisasi Ekonomi Demi Kesejahteraan Masyarakat

Senin, 24 Agustus 2015

Jakarta (18/8): Adanya beberapa perubahan kebijakan baik terkait Dana Transfer yang ada di APBN tujuannya bukan hanya sekedar Desentralisasi Fiskal te

Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2016

Senin, 24 Agustus 2015

Jakarta (20/08): DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-2 masa sidang I tahun 2015-2016 dengan agenda Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016 serta Nota

Penutupan Konferensi Natural Resource Taxation in the Asia-Pacific Region

Selasa, 18 Agustus 2015

Jakarta (13/8): Konferensi Natural Resource Taxation in the Asia-Pacific Region yang telah diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 11 samapai 13 A

Public Lecture

Selasa, 18 Agustus 2015

Jakarta (13/07): Bertempat di Aula Serbaguna Gedung R.M. Notohamiprodjo, Kementerian Keuangan RI, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan public lectu

Gerakan Nasional

Senin, 17 Agustus 2015

Pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan; pergerakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali

Possible Impact Of The Abe-Kuro Monetary Expansion On The Indonesian Economy

Oleh: Yoopi Abimanyu, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal

Abenomics, the economic policies of Japan, which recently has been changed into Abe-Kuro referring to the Prime Minister

Pembentukan P3B Indonesia Dan Ekuador Dalam Mendukung Investasi Indonesia

Oleh: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Ekuador, yang secara resmi disebut sebagai Republik Ekuador dan secara harfiah diterjemahkan menjadi "Republik Khatulistiwa", merupakan sebuah negara

Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini

Oleh: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Terminologi beneficial owner dikenal pertama kali dalam English Trust Law. Dalam hukum Inggris tersebut, beneficial owner didefinisikan sebagai pih

Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 2 Beasiswa Dual Degree

Oleh: Pengembangan Pegawai BKF

PENGUMUMAM HASIL SELEKSI TAHAP 2 BEASISWA DUAL DEGREE

Dampak Ekonomi Penerapan Basel III

Oleh: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Paska krisis keuangan global pada tahun 2008-2009, the Basel Committee of Banking Supervision (BCBS) membuat serangkaian kebijakan yang secar

Economic Turbulence and the Indonesian Economy

Oleh: Bambang Brodjonegoro dan Yoopi Abimanyu

Indonesia has had an open economy since the early 1970s when the government liberalized capital controls amid stable inflation and modest fiscal defi

Program Pendukung Rendah Karbon untuk Kementerian Keuangan Indonesia

Oleh: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Tujuan dari studi isu-isu dasar ini adalah untuk mendukung Pusat Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal

Kajian Pengenaan PPN atas Penyediaan Air Bersih dan Biaya Jasa Penggelolaan SDA (BPSDA)

Oleh: Benny Gunawan Ardiansyah, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penggunaan Killer Indicator untuk Intensifikasi Penerimaan Pajak pada Industri Baja

Oleh: Makmun Saadulah, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Mata rantai industri baja meliputi semua proses yang diperlukan untuk mengubah bahan baku (terutama batubara, bijih besi, listrikdan skrap) menjadi pr

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
10710
Jakarta Pusat

021-34833486
Bagian Informasi dan Komunikasi Publik

Informasi dan Komunikasi Publik
email